Larang Wartawan Meliput, Legislator Kecam Pihak Rekanan Proyek Monas PDRI


Senin, 09 Maret 2020 - 19:07:40 WIB
Larang Wartawan Meliput, Legislator Kecam Pihak Rekanan Proyek Monas PDRI Syafaruddin Dt.Bandaro Rajo, Anggota DPRD Sumbar (kanan).

LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN -- Adanya tindakan melarang wartawan meliput pekerjaan proyek lanjutan Monumen Nasional (Monas) PDRI di Kototinggi, Kecamatan Suliki Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilakukan pihak kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito, mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Syafaruddin Dt. Badaro Rajo.

Menurut anggota Komisi 2 DPRD Sumbar yang notabene juga putra daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yang di hubungi di Payakumbuh, Senin sore mengecam dengan keras sikap rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito yang melarang wartawan untuk meliput kegiatan proyek Monas PDRI tersebut.

“Meliput dan mempublikasikan secara luas atas sebuah informasi, termasuk proyek pembangunan Monas PDRI adalah tugas pokok wartawan. Lalu, kalau ada pihak rekanan melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI, sepertinya tindakan rekanan pelaksana proyek pantas dipertanyakan,” ujar mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota itu berkomentar.

Menurut pengetahuan dirinya, ulas Syafaruddin Dt. Badaro Rajo, jika ada suatu pekerjaan proyek menggunakan dana pemerintah pusat dikerjakan di daerah, rasanya belum ada larangan dari pihak kementerian manapun terhadap wartawan untuk meliput.

"Kok berani pihak rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito menyatakan kepada wartawan yang hendak meliput pekerjaan proyek Monas PDRI harus izin dari Menteri. Pertanyaannya, Menteri mana yang akan memberikan izin? Saya rasa rekanan PT. Karya Shinta Manarito  terlalu mengada-ada," sindir Syafaruddin Dt. Badaro Rajo.

Ditekan Syafaruddin Dt. Badaro Rajo, karena kebutuhan terhadap sebuah informasi adalah hak masyarakat dan wartawan sebagai profesi dijamin Undang-undang sebagai pelaku sosial kontrol, rasanya agak naif jika rekanan PT. Karya Shinta Manarito melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI tersebut.

"Saya akan sampaikan persoalan ini kepada pihak berkopenten di Propinsi Sumatera Barat, terkait adanya tindakan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proyek Monas PDRI ini," pungkas Syafaruddin Dt. Badaro Rajo.

Sebelummya diberitakan, enam wartawan yakni reporter TVRI, wartawan Harian Haluan, Harian Pos Metro, Harian Khasanah, LKBN Antara dan Harian KORAN PADANG yang hendak meliput perkembangan pembangunan proyek lanjutan Monumen Nasional PDRI di Kototinggi, Kecamatan Suliki Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (7/3/2020) gagal mendapatkan informasi dari pihak kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut.

Padahal, untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan monumen Nasional PDRI yang didanai Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Pelestarian Budaya dan Permuseuman menelan dana Rp32 Milliar itu, para awak media tersebut sudah datang ke lokasi proyek dan menemui 3 orang kariawan perusahaan yang ada di kantor perusahaan yang berada di lokasi proyek untuk konfirmasi.

Herannya, meskipun sudah menjelaskan bahwa kedatangan  wartawan hanya untuk mendapatkan informasi terhadap progres pekerjaan, karena sesuai dengan kontrak proyek tersebut sudah habis masa kontrak sejak 31 Desember 2019 lalu, kenyataannya di lokasi masih terlihat aktifitas pekerjaan, namun usaha untuk mendapatkan informasi tersebut tidak diberikan pihak perusahaan kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur.

“Maaf, kami tidak boleh memberikan keterangan dan mengizinkan wartawan untuk meliput dan mengambil foto, kecuali ada izin dari Menteri,” ujar petugas perusahaan tersebut menghalangi.

Meskipun sudah diberikan pemahaman bahwa, kedatangan awak media hanya untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pelaksanaan proyek tersebut, namun pihak rekanan yang tak mau menjebutkan siapa namanya itu, tetap tidak memperbolehkan. (*)

Reporter : Zulkifli /  Editor : Milna
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 06 Desember 2019 - 18:11:33 WIB

    Fix..! Eks Koruptor Tak Dilarang Maju di Pilkada 2020

    Fix..! Eks Koruptor Tak Dilarang Maju di Pilkada 2020 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - KPU akhirnya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020. Dalam PKPU itu, mantan terpidana korupsi tak dilarang maju di Pilkada 2020..
  • Senin, 14 Oktober 2019 - 19:50:42 WIB

    Mahasiswa Dilarang Demo Sampai 20 Oktober Karena Rawan Ditunggangi

    Mahasiswa Dilarang Demo Sampai 20 Oktober Karena Rawan Ditunggangi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta mahasiswa tidak melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
  • Ahad, 14 Oktober 2018 - 20:19:56 WIB

    Ferry Mursyidan Kecewa, Seminar Kebangsaan di UGM Dilarang 

    Ferry Mursyidan Kecewa, Seminar Kebangsaan di UGM Dilarang  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan merasa kecewa dengan pembatalan secara sepihak seminar kebangsaan di Universitas Gadjah Mada (UGM)..
  • Kamis, 09 Agustus 2018 - 10:21:58 WIB
    CARA PKPI DALAM BERKAMPANYE

    Ambil Hati Pemilih, Dilarang Berjanji Muluk

    Ambil Hati Pemilih, Dilarang Berjanji Muluk Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumbar, diminta jangan memberi janji-janji saat kampanye kepada masyarakat. Namun diminta mengambil hati masyarakat dan buktikan setelah diberi kepe.
  • Senin, 23 Juli 2018 - 17:24:42 WIB

    MK Ketuk Palu,  Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota  DPD

    MK Ketuk Palu,  Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota  DPD JAKARTA, HARIANHALUAN.Com-Atas uji materi itu diajukan Muhammad Hafidz, MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan  mengabulkan permohonan pengujian Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]