Religiusitas Dihapus dari Etika Lembaga, KPK Menuju Sekuler


Selasa, 10 Maret 2020 - 02:03:20 WIB
Religiusitas Dihapus dari Etika Lembaga, KPK Menuju Sekuler Gedung KPK Jakarta.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengkritik keras sikap Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghilangkan diksi atau makna 'religiusitas' seperti yang tercantum pada nilai dasar dan kode etik lembaga anti rasuah.

"Dewas KPK sedang melakukan proses sekularisasi dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Bahkan, dengan menghilangkan nilai religiusitas sebagai nilai etik bagi seluruh pimpinan dan jajaran KPK tersebut,” kata Arsul di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 9 Maret 2020.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan Dewas KPK bisa dianggap telah mengabaikan sila pertama Pancasila, dan menganggap agama tidak penting dalam kerja kerja pemberantasan korupsi. Ia bahkan mengaku tidak persis alasan menghapus nilai religiusitas tersebut dari Kode Etik KPK.

“Bisa jadi ini karena Dewas alergi dengan berkembangnya isu bahwa di KPK ada kelompok 'Taliban, Berjenggot atau Celana Cingkrang',” candanya.

Tetapi soal ini menurut Arsul tidak pada tempatnya jadi alasan. Karena soal berjenggot atau pakai celana cingkrang itu dan paham keagamaan yang dianut oleh kalangan tertentu di KPK itu tidak perlu dipermasalahkan, apalagi dipergunakan sebagai alasan untuk menghilangkan nilai religiusitas.

“Yang harus diawasi oleh Dewas adalah bagaimana due process of law dalam pemberantasan korupsi itu dijalankan oleh jajaran KPK. Ada tidak tebang pilih? Ada tidak limitasi proses hukum? Ada tidak pembiaran kasus korupsi yang seharusnya sudah berjalan proses hukumnya tapi mandeg? Jadi bukan soal paham keberagamaan orang KPK apalagi soal cara berpakaian atau tampilan fisiknya,” paparnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan mengatakan, substansi kode etik saat ini sedianya tak banyak berubah dengan yang sudah ada. Hanya saja, ada salah satu nilai dasar baru yakni sinergisitas. Penambahan nilai itu, kata Tumpak, merupakan representasi dari regulasi KPK hasil revisi.

"Undang-undang baru itu dijelaskan bahwa KPK harus melakukan kerjasama yang baik, bersinergi, kordinasi dan supervisi secara baik," ujar Tumpak.

"Bahkan, di situ juga ada joint operation. Di dalam penjelasan undang-undang itu kita cantumkan itu sebagai salah satu nilai dasar, sinergi," katanya.

Menurut Tumpak, kode etik tersebut tidak akan menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan, Tumpak meyakini kode etik tersebut tetap akan menjaga nilai indepedensi lembaga antikorupsi.

“Oh tidak (rawan konflik kepentingan). Independensinya juga kita atur sedemikian rupa. Sinergi tak berarti kompromi, itu jelas disebut di kode etik kita," kata dia. (h/*)

 Sumber : vivanews /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM