Eks Dirut Pertamina Lepas dari Hukuman Kasus Korupsi Rp568 Miliar


Selasa, 10 Maret 2020 - 07:34:42 WIB
Eks Dirut Pertamina Lepas dari Hukuman Kasus Korupsi Rp568 Miliar Eks Dirut Pertamina, Karen Agustiawan.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Mahkamah Agung (MA) melepaskan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan dalam kasus korupsi blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 yang disebut merugikan negara Rp568 miliar. Karen lepas dari hukuman sebelumnya yaitu 8 tahun penjara.

"Majelis hakim kasasi MA yang menangani perkara Karen Agustiawan hari ini, Senin, 9 Maret 2020 menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum," kata Jubir MA Andi Samsan Nganro, Senin (9/3) kemarin.

"Alasan dalam pertimbangan majelis kasasi antara lain bahwa apa yang dilakukan terdakwa Karen adalah 'business judgment rule' dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana," imbuhnya.

Andi menyebut majelis hakim kasasi diketuai Suhadi. Dia didampingi hakim anggota Krisna Harahap, Abdul Latif, Mohammad Askin, dan Sofyan Sitompul. Menurut majelis kasasi, putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan tetapi itu merupakan risiko bisnis. 

"Bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi ( unpredictable) dan tidak dapat ditentukan secara pasti," imbuh Andi mengenai alasan putusan itu.

Sebelumnya dalam perkara ini Karen dinyatakan terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan eks Direktur Keuangan Pertamina Ferederick S.T Siahaan, eks Manajer Merger dan Akuisisi Pertamina Bayu Kristanto serta Legal Consul and Compliance Pertamina Genades Panjaitan. Karen diyakini telah menyalahgunakan jabatan untuk melakukan investasi.

Karen memutuskan melakukan investasi participating interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Selain itu, investasi tersebut tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan dewan komisaris PT Pertamina. Perbuatan Karen itu memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC) Australia. Atas perbuatan itu, negara juga mengalami kerugian Rp568 miliar. (*)

loading...
 Sumber : Detik.com /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 03 Agustus 2020 - 19:01:29 WIB

    50 Perempuan Dewasa Jadi Korban Eksploitasi Seksual

    50 Perempuan Dewasa Jadi Korban Eksploitasi Seksual HARIANHALUAN.COM – Munculnya pemberitaan terkait kasus perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual anak di media daring (online) terhadap 305 anak yang dilakukan seorang WNA Perancis pada waktu lalu, telah meningkatk.
  • Senin, 03 Agustus 2020 - 17:03:52 WIB

    Indeks Demokrasi Papua Barat Paling Buruk, Sumatera Barat Gimana?

    Indeks Demokrasi Papua Barat Paling Buruk, Sumatera Barat Gimana? HARIANHALUAN.COM - Indeks demokrasi di Provinsi Papua Barat kembali tercatat paling buruk. Tahun ini (2019), indeks demokrasi Papua Barat di angka 57,62 poin. Angka ini bahkan menurun dari tahun 2018, yakni 58,29 poin..
  • Ahad, 02 Agustus 2020 - 17:44:28 WIB

    Seleksi CPNS di Tengah Pandemi Covid-19: Dibebaskan Pilih Lokasi Tes SKB

    Seleksi CPNS di Tengah Pandemi Covid-19: Dibebaskan Pilih Lokasi Tes SKB HARIANHALUAN.COM - Gegara pandemi Covid-19, seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kali ini berbeda dari biasanya. Dimana untuk seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS, para pelamar bisa memilih lokasi tes meskipun berbeda da.
  • Selasa, 28 Juli 2020 - 08:49:18 WIB

    Waduh, 132 Karyawan di 18 Kementerian Terinfeksi Covid-19

    Waduh, 132 Karyawan di 18 Kementerian Terinfeksi Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Virus Corona atau Covid-19 semakin mewabah. Kali ini, menyasar sejumlah Kementerian di Indonesia, sedikitnya 132 karyawannya terpapar virus mematikan tersebut. Tak hanya kementerian, ratusan karyawan yang t.
  • Jumat, 24 Juli 2020 - 08:53:38 WIB

    Awas, Ancaman Pemotongan Ekspor Menanti Bagi Perusahaan Nakal

    Awas, Ancaman Pemotongan Ekspor Menanti Bagi Perusahaan Nakal HARIANHALUAN.COM - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan BKPM, terkait penera.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]