Wah, Mahfud Bantah RUU Omnibus Law untuk Bantu China


Selasa, 10 Maret 2020 - 12:30:39 WIB
Wah, Mahfud Bantah RUU Omnibus Law untuk Bantu China Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika )

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-- Menko Polhukam, Mahfud Md menepis adanya anggapan bahwa omnibus law dibuat untuk pintu masuk negara tertentu masuk ke Indonesia. Mahfud menyebut tak ada urusan omnibus law bagi negara China.

 Mahfud mengatakan bila ada pihak yang menilai draf omnibus law buruk, lebih baik draf tersebut dibaca dahulu setelah itu berdebat.

Baca Juga : Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida Bali Ditargetkan Rampung Awal Tahun 2022

Hal itu sampaikan Mahfud saat menjadi pembicara utama dalam acara forum komunikasi dan koordinasi Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020). 

"Jangan pikir itu ideologi, saudara. Ada yang mengatakan itu untuk memberikan pintu kepada bangsa tertentu, enggak ada. Ketika bicara omnibus law ndak ingat sama sekali siapa yang mau investasi itu, enggak urusan China, ndak apa. Wong malah yang disebut sebagai itu Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, ndak ada nyebut apa yang dicurigai orang," sebutnya seperti dilansir detik.com.

Baca Juga : Menaker Ida: Tunda Kebahagiaan Sesaat Demi Mengakhiri Pandemi


Mahfud mengatakan omnibus law untuk mengundang investor masuk ke Indonesia. Namun, Mahfud mendengar omnibus law menjadi bahan untuk 'digoreng'.

"Kita ingin betul-betul ngundang investor, karena apa? Kerumitan seperti itu. Kelautan, perpajakan, tapi karena namanya politik, bisa digoreng, 'wah ini untuk keperluan ini, wah ini untuk keperluan agar warga negara sendiri tersingkir dari percaturan ekonomi dan macam-macam'," ucap Mahfud.

Mahfud tak masalah bila omnibus law itu dianggap buruk. Namun, dia mengajak kepada pihak yang menilai omnibus law buruk untuk berdiskusi.

"Orang berpikir, mari diskusi, saya setuju saja dengan orang yang mengatakan itu UU omnibus law itu jelek, ya enggak papa, maka diperbaiki, mumpung ini masih dibahas. Tapi kalau sudah disertai dengan kecurigaan yang berlebihan sebelum membaca, itu yang mungkin tidak bagus," kata Mahfud.

Mahfud menyadari ada kesalahan-kesalahan dalam draf omnibus law. Namun, dia meminta kepada masyarakat untuk membaca terlebih dahulu draf tersebut lalu berdebat soal omnibus law.

"Baca dulu, baru berdebat. Ya saya melihat ada kesalahan-kesalahan di UU itu, biar diperbaiki, ada DPR kan nanti, masih lama ini. Belum apa-apa 'tolak, ini kapitalisme baru' dan macem-macem," imbuhnya. (*)
 

Editor : Dodi | Sumber : Detik.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]