Tantangan Apoteker Dalam Peningkatan Kesehatan di Pedesaan


Selasa, 10 Maret 2020 - 13:30:39 WIB
Tantangan Apoteker Dalam Peningkatan Kesehatan di Pedesaan ilustrasi

Penulis : Aprilia Anggi Lestari S.Farm (3005066),
Dr. Ifmaily, M.Kes, Apt

(Program Studi Profesi Apoteker 
STIFI Perintis Padang)

 
Beberapa tahun terakhir, pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia mengalami banyak kemajuan, tetapi perbaikan yang terjadi tidak merata. Di banyak provinsi dan kabupaten, perbaikan pelayanan kesehatan dasar masih terlihat lamban dan sangat bervariasi antar daerah satu dengan yang lain. Hal ini terjadi akibat distribusi tenaga dan sarana kesehatan lain yang tidak merata terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut pada gilirannya akan berdampak pada perbedaan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, kondisi kemiskinan yang meluas, status gizi yang buruk, kondisi geografi yang terisolasi, air bersih yang sulit, dan kebersihan lingkungan yang tidak terpelihara juga turut berperan. Semua keadaan tersebut bersenyawa dengan kondisi sosioekonomi di Indonesia dan pada akhirnya berkontribusi meningkatkan angka kesakitan dan kematian.

Puskesmas sebagai pemberi pelayanan primer yang menjadi andalan utama pelayanan bagi masyarakat, belum mampu memberikan pelayanan bagi daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Wilayah kerja puskesmas cukup luas, secara geografi sebagian sulit dijangkau, jumlah penduduk sedikit, tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang saling berjauhan. Sarana transportasi sangat terbatas dengan biaya mahal baik darat, sungai, laut maupun udara. Status kesehatan masyarakat dan cakupan pelayanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan masih rendah. Masyarakat secara umum belum mempunyai pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Salah satu upaya kesehatan wajib yang harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas adalah upaya pengobatan yang terkait dengan pelayanan kefarmasian. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) telah menyusun pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesi, melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak professional, serta melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian. Namun dari jumlah total 9.655 Puskesmas di Indonesia, 3.317 tergolong Puskesmas rawat inap, dan sisanya sebanyak 6.338 tergolong Puskesmas non rawat inap dengan total apoteker di Puskesmas keseluruhan hanya sejumlah 1.539 orang. Sebagai contoh di Kabupaten Banyumas total ada 39 Puskesmas, hanya 18 Puskesmas yang memiliki apoteker, sisanya hanya memiliki tenaga teknis kefarmasian (sarjana farmasi, D3 farmasi, atau asisten apoteker) bahkan terdapat Puskesmas yang sama sekali tidak memiliki keduanya. 

Pelayanan kefarmasian di puskesmas masih mengandalkan tenaga Asisten apoteker (AA), meskipun banyak puskesmas yang belum mempunyai AA. Disisi lain beban kerja sehubungan dengan pelayanan resep yang jumlahnya lebih dari 100 lembar perhari dan pelaporan obat yang terlalu berat (over loaded) dibandingkan jumlah tenaga yang tersedia. Untuk pekerjaan luar gedung selama ini belum tersentuh, apalagi fungsi pelayanan kefarmasian seperti informasi obat, konseling, home care. Beban kerja dalam urusan administrasi sering tidak sejalan dengan tugas pokoknya, sehingga tidak dapat digunakan untuk tambahan angka kredit bagi jabatan fungsionalnya. 
Selain itu, waktu penyerahan obat di Puskesmas berada dibawah rata-rata, hal ini disebabkan karena pasien tidak diberi informasi yang lengkap tentang obat yang diterimanya, bahkan ada yang tidak diberi informasi sama sekali. Pelayanan informasi obat umumnya hanya sebatas aturan pakai dan cara pemakaiannya, sedangkan informasi yang lebih spesifik seperti indikasi, kontra indikasi, efek samping obat, tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi efek samping, kapan pengobatan harus diteruskan dan lain sebagainya, hampir tidak pernah dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas. 

Mutu yang lebih tinggi memungkinkan untuk mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi ketidakpuasan pelanggan, mengurangi keharusan memeriksa dan menguji, meningkatkan hasil kapasitas, memberikan dampak utama pada biaya, dan biasanya mutu lebih tinggi biaya lebih sedikit, sehingga Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanannya guna tercapainya tujuan tersebut. Dalam mengukur mutu pelayanan kefarmasian, tidak hanya dilihat dari tingkat kepuasan pasien, dimensi waktu, dan prosedur tetap pelayanan kefarmasian saja, melainkan juga daftar tilik pelayanan kefarmasian. Mutu pelayanan kefarmasian diukur dari tujuh indikator, yaitu rata-rata waktu penyiapan obat, rata-rata waktu penyerahan obat, persentase jumlah obat yang diserahkan sesuai resep, persentase jumlah jenis obat yang diserahkan sesuai resep, persentase penggantian resep, persentase etiket dan label yang lengkap, dan persentase pengetahuan pasien.

Dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan, dan pembinaan tenaga apoteker/teknis kefarmasian, Dinkes Kabupaten/Kota berperan melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk menghitung kebutuhan riel tenaga kesehatan khususnya apoteker. Dalam perhitungan kebutuhan tenaga juga dilihat berdasarkan rasio terhadap jumlah penduduk dan rasio terhadap pasien di puskesmas, kemudian dilihat tugas pokok dan fungsinya. 

Permasalahan terkait dengan penempatan apoteker di puskesmas adalah tenaga kefarmasian belum dianggap prioritas yang mempunyai daya ungkit untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKB) dan atau Angka Kematian Bayi (AKI). Profesi apoteker kurang dikenal pengambil kebijakan, sehingga kebutuhan apoteker di puskesmas kurang prioritas dibandingkan tenaga kesehatan lainnya. Sehingga, Dinkes Provinsi melakukan pelatihan terhadap apoteker di puskesmas dalam rangka membantu program Ditjen Binfar Alkes terkait Pelayanan Informasi Obat (PIO), Penggunaan Obat Rasional (POR), Cara Belajar Ibu Aktif (CBIA), dan manajemen obat agar kebutuhan apoteker di Puskesmas menjadi diprioritaskan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Apoteker belum tersedia di semua puskesmas, sehingga menyebakan pelayanan kefarmasian belum berjalan baik. Selain itu kebutuhan apoteker di puskesmas kurang diprioritaskan, sehingga diperlukan pembinaan dan pelatihan seperti Pelayanan Informasi Obat (PIO), Penggunaan Obat Rasional (POR), Cara Belajar Ibu Aktif (CBIA), dan manajemen obat.(*)

 Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM