Tidak Netral Ditahun Politik, Sanksi Tegas Menanti Pendamping PKH di Pasaman


Selasa, 10 Maret 2020 - 16:02:48 WIB
Tidak Netral Ditahun Politik, Sanksi Tegas Menanti Pendamping PKH di Pasaman ilustrasi

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM--Sebanyak 54 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pasaman diminta netral dan tidak terlibat politik praktis dalam perhelatan Pilkada maupun Pilwana serentak tahun 2020. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Amdarisman mengatakan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat politik praktis harus ditindak tegas.

Baca Juga : Kecuali Inhu dan Rohul, 6 Kepala Daerah di Riau Serentak Dilantik 26 April

"Pendamping PKH harus bisa menempatkan diri pada posisi yang netral. Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon dalam pilkada maupun pilwana," ujar Amdarisman kepada harianhaluan.com, Selasa (10/3).

Pendamping PKH, kata dia, dilarang memanfaatkan para keluarga penerima manfaat (KPM) PKH untuk berpihak kepada salah satu kontestan yang bakal maju dalam perhelatan pilkada pada September mendatang dan pilwana pada 29 Maret nanti.

Baca Juga : Pilkada 2020 Sukses, Wabup Sabar Puji Kinerja Pengawasan Bawaslu

Pihaknya, kata dia, tidak akan segan memberikan sanksi tegas bagi pendamping PKH yang ketahuan melanggar netralitas. Sanksi pemecatan sebagai tenaga pendamping PKH menanti bagi mereka yang melanggar. 

"PKH merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu tidak boleh disalahgunakan. Pendamping harus tahu itu," katanya.

Baca Juga : Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Publikasikan Hasil Pengawasan Pilkada

Diakui Amdarisman, himbauan ini telah mulai diedarkan. Bahkan, Amdarisman juga meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja para pendamping PKH tersebut. 

Tiga point disampaikan Kepala Dinas Sosial ini dengan tegas kepada para pendamping PKH tersebut, yakni pendamping PKH agar menjaga netralitas, jangan memobilisasi KPM, PKH kesalah satu kontestan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walinagari. 

Baca Juga : MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di Inhu dan Rohul

Berikutnya, bagi pendamping PKH yang ditemukan fakta tidak menjaga netralitas tersebut, akan diberi sanksi sesuai ketentuan berlaku. (*)

Reporter : YUDHI | Editor : Dodi
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]