Pemerintah Disebut Langgar UU Kesehatan soal Info Corona


Jumat, 13 Maret 2020 - 07:18:33 WIB
Pemerintah Disebut Langgar UU Kesehatan soal Info Corona Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan karena tak mengumumkan daerah sumber penularan virus Corona. Menurutnya, pemerintah pusat tertutup dalam memberikan informasi soal corona. 

"Pemerintah melanggar aturannya sendiri, UU Kesehatan, seharusnya pemerintah terbuka sejak awal, termasuk daerah mana, siapa yang terkena, agar warga yang lain terlindungi. Siapkan langkah preventif," kata Poyuono kepada CNNIndonesia.com.

Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat terkait pernyataan Poyuono ini. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi Juru Bicara penanganan Corona Achmad Yurianto dan Kemenkes.

Dalam Pasal 154 (1) UU 36/2009 disebutkan, "Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan."

Menurut Poyuono pemerintah pusat tak perlu ragu untuk membuka informasi terkait corona kepada masyarakat.

"Jangan gengsi," kata Poyuono.

Poyuono mengingatkan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah keterbukaan dan bukan mendorong persoalan Corona ini ke arah politik. Koordinasi dengan pemerintah daerah, juga telah diamanatkan dalam UU, karena dalam aturan Pemda juga berkewajiban mengumumkan jenis dan persebaran penyakit menular.

Pasal 155 (1) juga menyatakan bahwa Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

"Jangan sampai penanganan virus corona tak terkontrol, dan Indonesia justru diisolasi oleh negara-negara lain," kata Poyuono "Urus yang di depan mata saja, jangan malah sibuk urus ekonomi, apalagi omnibus law."

Sejumlah pemerintah daerah menyatakan tak tahu lengkap tentang informasi pasien positif Corona. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra yang mengaku baru mengetahui ada pasien di RS Sanglah yang dinyatakan positif Corona.

Pasien yang disebut pemerintah sebagai kasus 25 itu meninggal di RS Sanglah, Rabu (11/3) dini hari. Pemprov Bali mengaku baru diberitahu pasien meninggal positif corona setelah diumumkan oleh pemerintah pusat.

Namun, Juru Bicara pemerintah khusus virus corona Achmad Yurianto menegaskan seorang dokter tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang kondisi pasien corona kepada pemerintah daerah.

"Masalah dokter tidak komunikasi dengan Pemda ya memang dokter tidak punya kewajiban melapor ke Pemda. Jadi enggak ada masalah. Sudah ada SOP-nya seperti itu," kata Yurianto kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden.

Yurianto mengatakan informasi seorang pasien dipegang oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP). "Semua pasien ada dokter penannggung jawab. Jadi begitu [hasil] laboratorium [menunjukkan] positif corona, dokternya langsung tahu," katanya.(*)

 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM