UU Perintahkan Pemerintah Ungkap Daerah Sumber Penularan


Jumat, 13 Maret 2020 - 07:54:02 WIB
UU Perintahkan Pemerintah Ungkap Daerah Sumber Penularan Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wabah virus Corona (COVID-19) telah merebak ke beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah pun diminta mengungkap data daerah-daerah mana saja yang menjadi sumber penularan corona.

Namun, hingga kini pemerintah belum membuka data besar terkait daerah-daerah mana saja yang berisiko terhadap penyakit menular. Pemerintah justru meminta masyarakat memaklumi kebijakan pembatasan informasi itu.

"Mohon maaf nggak bisa kita buka lebar-lebar (data) karena responsnya macam-macam. Kita tahu pengalaman kemarin ditolak mentah-mentah, pada saat kita memutuskan Natuna sebagai tempat pemantauan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati," ujar juru bicara pemerintah untuk urusan virus Corona, Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa, (10/3).

Pemerintah bahkan merahasiakan lokasi rumah sakit pasien positif virus Corona. Alasannya, karena ada kode etik yang ingin dijaga pemerintah.

"Soal rumah sakit, ini etika yang kita lakukan. Karena banyak sekali RS tidak didatangi orang, karena di situ merawat COVID-19, kalau Sulianti Saroso memang itu untuk rumah sakitnya COVID, Persahabatan ya memang rumah sakitnya paru. Masyarakat yang ke sana tahu," kata Yuri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi data penyakit menular seperti corona ini?

Jika merujuk ke aturan negara, yakni undang-undang, ternyata pemerintah diharuskan membuka data dan menyampaikan ke publik tentang titik daerah mana saja yang berpotensi menjadi daerah penularan penyakit. Pemerintah diminta menyampaikan sebaran itu ke publik secara berkala.

Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154. Dalam aturan itu, pemerintah diminta mengumumkan jenis penyakit hingga daerah sumber penularan.

"Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan," bunyi Pasal 154 ayat 1.

Pemerintah juga diminta melakukan analisis terhadap penyakit menular dengan bekerja sama dengan masyarakat ataupun negara lain. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan karantina sekaligus menyiapkan tempat karantina.

Berikut bunyi petikan UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154:

1. Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

2. Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

3. Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain.

4. Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.(*)
 

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 13 Maret 2020 - 07:18:33 WIB

    Pemerintah Disebut Langgar UU Kesehatan soal Info Corona

    Pemerintah Disebut Langgar UU Kesehatan soal Info Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan karena tak mengumumkan daerah sumber penularan.
  • Kamis, 12 Maret 2020 - 14:55:42 WIB

    Agar Tak Rugikan Kepentingan Daerah, Alirman Sori: RUU Omnibus Law Harus Dikawal Ketat

    Agar Tak  Rugikan Kepentingan Daerah, Alirman Sori: RUU  Omnibus Law  Harus Dikawal Ketat JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ketua Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Alirman Sori menegaskan, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja/ Omnibus Law harus dikawal dengan serius. .
  • Selasa, 10 Maret 2020 - 12:30:39 WIB

    Wah, Mahfud Bantah RUU Omnibus Law untuk Bantu China

    Wah, Mahfud Bantah RUU Omnibus Law untuk Bantu China JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-- Menko Polhukam, Mahfud Md menepis adanya anggapan bahwa omnibus law dibuat untuk pintu masuk negara tertentu masuk ke Indonesia. Mahfud menyebut tak ada urusan omnibus law bagi negara China..
  • Senin, 09 Maret 2020 - 09:04:09 WIB

    Gejayan Memanggil Digelar Hari Ini,Tolak RUU Omnibus Law!

    Gejayan Memanggil Digelar Hari Ini,Tolak RUU Omnibus Law! YOGYAKARTA,HARIANHALUAN.COM - Aksi #GejayanMemanggil akan kembali digelar di Yogyakarta, Senin (9/3/2020) hari ini. Kali ini, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Unda.
  • Ahad, 08 Maret 2020 - 22:55:02 WIB

    Astaga, RUU Ketahanan Keluarga Bisa Perburuk Ekonomi Indonesia

    Astaga, RUU Ketahanan Keluarga Bisa Perburuk Ekonomi Indonesia JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang kental dengan domestifikasi perempuan bisa memberi imbas yang buruk pada pertumbuhan ekonomi..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM