Ayo Dong! Antisipasi Corona, Pemerintah Harus Jujur


Jumat, 13 Maret 2020 - 18:58:44 WIB
Ayo Dong! Antisipasi Corona, Pemerintah Harus Jujur Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN, COM - Pemerintah dituding tidak bertaji dalam menanggulangi wabah corona alias Covid-19. Sebenarnya, kunci dari penanganan wabah corona adalah transparansi dan kejujuran dari pemerintah itu sendiri.

"Cara pemerintah menangani wabah corona virus sangat buruk. Setiap pejabat tinggi seenaknya mengeluarkan komentar dan kebijakan. Sudah saatnya Presiden sebagai commander in chief menertibkan dengan keras jajaran di bawahnya. Karena, yang sedang kita hadapi mirip dengan perang," kata Ekonom Faisal Basri, Jumat (13/3/2020).

Ia menilai, segala daya upaya harus mengutamakan agar penularan tidak meluas. Celah sekecil apa pun harus ditutup, kemungkinan munculnya cluster baru harus diantisipasi dan diisolasi agar terkendali dan tidak meluas.

"Anggaran harus diprioritaskan bagi pengadaan perlengkapan dan alat pendeteksi dini dan pengujian menyeluruh serta penguatan tenaga medis yang cakap serta penyediaan informasi yang lebih rinci dan akurat. Semua itu bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu mengendalikan wabah corona virus, sehingga tidak menimbulkan kepanikan."

Cluster baru ini, sambung Faisal, harus secara masif diinformasikan ke seluruh warga. Bahkan hal ini tertuang dalam undang-undang juga.

UU tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154. Pemerintah diminta mengumumkan jenis penyakit hingga daerah sumber penularan secara berkala.

"Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan," bunyi Pasal 154 ayat 1.

Pemerintah juga diminta melakukan analisis terhadap penyakit menular dengan bekerja sama dengan masyarakat ataupun negara lain. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan karantina sekaligus menyiapkan tempat karantina.

Mantan Kepala BKPM Thomas Lembong pun mencuit di akun Twitternya. Kejujuran menurutnya sangatlah penting untuk mencegah masifnya wabah corona.

"Yang utama dalam wabah pandemik adalah KEJUJURAN. Kalau sampai di-tutup2in, maka "waktu emas" akan terbuang yg harusnya dipakai utk upaya pencegahan besar2an," tulis Thom di akun Twitternya @tomlembong.

Dari bahan presentasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dituliskan juga pembelajaran dari Singapura, Vietnam hingga Selandia Baru menghadapi Corona. Salah satu poinnya, kembali lagi kepada transparansi data dan informasi.

Berikut di antaranya :

- Komitmen tegas mengutamakan keselamatan warga sebagai prioritas pertama. ?
- Transparansi data dan informasi, sambil tetap menjaga kerahasiaan data pribadi pasien.
- Melakukan tes secara besar-besaran dan dengan cepat. ?
- Seluruh informasi disampaikan secara seketika dan jernih, agar publik dapat ikut melakukan mitigasi risiko. ?
- Pembatasan perkumpulan massa dan kontak sosial dilakukan sejak awal. ?
- Pemantauan orang yang diduga tertular COVID-19 dilakukan dengan ketat, dan melakukan karantina rumah secara masif. ?
- Pembatalan perizinan acara-acara besar. Pembatasan acara- acara tanpa perizinan yang dilakukan oleh warga. ?
- Panduan dan dukungan lengkap bagi berbagai segmen publik tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan selama masa - - kewaspadaan COVID-19. ?
Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak untuk penanganan penyebaran COVID-19.

DKI Sendiri dan Jawa Barat telah memiliki situs khusus pemantauan virus corona. 

Jabar Langsung Responsif

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk proaktif melakukan tes ke warganya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Jabar akan tes secara proaktif dan mengetes semua orang yang masuk dalam pemantauan," ungkap Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Jumat (13/3/2020).

Hingga saat ini tercatat Warga Jabar yang masuk dalam pemantauan mencapai 653 orang dan telah selesai ditest mencapai 257 orang. Sementara yang masih dalam pengawasan mencapai 396 orang.

Tercatat ada 1.600 orang warga negara asing asal China di Jawa Barat. Di antaranya 41 dalam pemantauan karena baru pulang dari luar negeri.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini telah memiliki pusat komando baru yang berlokasi di Gedung B atau sebelah Gedung Sate Bandung.

Pusat komando yang diberi nama Jabar Command Center (JCC) merupakan bagian dari upaya Pemda Provinsi Jawa Barat merespons dengan cepat fenomena dan isu yang berkembang di masyarakat.

JCC memiliki dua fungsi utama yakni pusat informasi bagi kebutuhan Pimpinan dan pembentukan standar operasional prosedur (SOP) dalam merespons sesuatu.

"Command center ini fungsinya dua, bisa pada saat kepala daerah membutuhkan data datang ke sini (command center) atau ada SOP - bentuknya harian, mingguan - dimana data-data yang dianggap penting, perlu diketahui oleh kepala daerah itu akan direkap lalu disampaikan," jelasnya.

JCC memiliki fungsi utama sebagai pengolah dan penyaji data-data kebencanaan secara digital yang bersumber dari kabupaten/kota. Seperti diketahui, Jabar merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
?
Singapura Oke, RI Belum Bisa!

Pemerintah Singapura telah menerapkan transparansi dalam menangani wabah virus corona di negaranya. Pemerintah kota singa ini berbagi informasi secara tepat waktu dan transparan dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional.

Informasi tersebut kemudian dimuat dalam satu website khusus yang dibuat oleh pemerintah Singapura, yaitu https://co.vid19.sg/clusters.

Dari pantauan CNBC Indonesia, dalam situs resmi Singapura tersebut, informasi disajikan melalui diagram, grafik, hingga grafis visual. Penelusuran kontak atau contact tracing pasien dijelaskan secara satu per satu untuk setiap kasus di Negeri Singa tersebut.

Penelusuran juga dibagi berdasarkan masing-masing kluster, contohnya seperti kluster impor dari berbagai negara, kluster makan malam privat di Safra Jurong, dan kluster pertemuan imlek keluarga atau CNY (Chinese New Year) di Mei Hwan Drive pada 25 Januari 2020.

Tidak hanya itu, dalam situs resmi Singapura tersebut, persebaran corona juga digambarkan sesuai dengan lokasinya dalam sebuah peta.

Sayangnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Indonesia belum memiliki dan melakukan penanganan transparansi virus corona melalui website khusus seperti yang telah dilakukan negara tetangga Singapura.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum bisa melakukan transparansi seperti yang dilakukan oleh Singapura.

Pasalnya, lanjut Yurianto, dalam melakukan penelusuran kontak pasien atau contact tracing pasien corona, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah, karena luasnya Indonesia yang sulit untuk dijangkau.

"Indonesia belum bisa membuka seperti halnya Singapura, karena tidak berputar pada wilayah kecil atau tracing [penelusuran] yang dikejar sudah sampai di luar Pulau Jawa," kata Yurianto, (10/3/2020).

Di samping itu, pemerintah juga tidak bisa mempublikasikan data sang pasien, karena menyangkut moralitas atau privasi sang pasien, dan mencegah adanya repsons yang tidak diinginkan dari masyarakat sekitarnya.

Kejadian penolakan penanganan pasien virus corona itu berkaca dari saat pemerintah memilih Natuna sebagai tempat observasi pertama warga negara Indonesia yang baru pulang dari Wuhan, China.

"Belum bisa dibuka [data pasien seperti Singapura], karena responnya sangat beragam. Belum memiliki pemahaman yang sama di antara kita. Kemarin sempat ditolak [oleh masyarakat setempat], untuk memutuskan Natuna sebagai tempat [observasi]," jelas Yurianto. (h/*)

loading...
 Sumber : CNBC /  Editor : Heldi
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]