Wali Kota Bogor Bima Arya Berstatus ODP Virus Corona


Sabtu, 14 Maret 2020 - 22:44:24 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Berstatus ODP Virus Corona Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (kanan) saat melantik Bima Arya (tengah) sebagai Wali Kota Bogor.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Wali Kota Bogor Bima Arya berstatus orang dalam pantauan atau ODP virus corona setelah berkunjung ke Azerbaijan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor Rudiyana mengatakan saat ini kondisi Bima Arya dan rombongan di Azerbaijan dalam baik dan sehat.

"Ya pak Wali [Bima Arya] nanti akan dilakukan pengecekan dan masuk ODP selama 14 hari," ucap Rudiyana di sekitaran Taman Kencana seperti dilansir Tempo.co, Sabtu 14 Maret 2020.

Adapun untuk pemantauan bagi ODP termasuk Bima Arya, akan dilakukan dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Pemkot Bogor untuk menyampaikan keterangan dan informasi tentang virus corona.

Rudiyana menyebut meski menjadi ODP, Wali Kota tidak akan dikarantina apalagi diisolasi. "Jadi hanya dilakukan pemantauan aja," ucap Rudiyana.

Bahkan, sewaktu di luar negeri, Rudiyana mengatakan Bima Arya memberikan instruksi khusus kepada jajaran pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini pandemi virus corona.

Melalui video call, Bima Arya memberikan arahan langsung, khususnya kepada Dinkes Kota Bogor dan Wali Kota mengintruksikan setiap warga Kota Bogor yang baru pulang dari luar negeri harus melakukan pengecekan dan pemeriksaan kesehatan.

"Termasuk pak Wali sendiri," kata Rudiyana.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, mengatakan selain tiga pejabat Kota Bogor yang masuk dalam ODP, ada 20 warga lainnya masuk di dalamnya.

Dedie menyebut selama 14 hari dalam masa pemantauan tersebut, semuanya dinyatakan negatif dan sehat semua. "Semoga pak Wali [Bima Arya] pun sehat dan negatif," ucap Dedie.

Plt Kadinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan untuk pemantauan virus corona Bima Arya dan pejabat lainnya di lingkup pemerintahan Kota Bogor akan dilakukan pemantauan secara khusus, selama 14 hari.

Retno menyebut meski diperlakukan khusus, tidak melarang Wali Kota untuk bekerja dan melayani masyarakat seperti biasa. "Namun ada batasan yang kita terapkan secara protokoler," ucap Retno. (h/*)

 Sumber : bisnis.com /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM