DLH Sumbar Ajak Masyarakat Ikut Berpartisipasi Pulihkan Lahan Bekas Tambang


Ahad, 22 Maret 2020 - 18:26:56 WIB
DLH Sumbar Ajak Masyarakat Ikut Berpartisipasi Pulihkan Lahan Bekas Tambang Kepala DLH Sumbar, Siti Aisyah saat meninjau lokasi tambang emas di Kecamatan Lubuk Alung. Lahan Bekas tambang ini rencananya akan dipulihkan untuk dijadikan sebagai objek wisata di Balah Hilia. Ist

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar berencana memulihkan lahan bekas tambang di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman sebagai objek wisata Balah Hilia. Saat ini lahan seluas 4,2 hektare (ha) ini pelaksanaanya telah memasuki tahap tender oleh KLHK.

Hanya saja, rencana itu tak berjalan mulus karena masih ada sejumlah masyarakat yang menolak lahannya dipulihkan.

Kepala DLH Sumbar, Siti Aisyah mengatakan, areal lahan bekas tambang di Nagari Balah Hilia merupakan salah satu dari 5 objek program pemulihan lahan akses terbuka yang akan dilaksanakan oleh KLH pada tahun 2020 ini.

Bahkan sebut Siti Aisyah, rencananya KLHK akan menyusun DED tidak hanya seluas 4,2 Ha, namun keseluruhan lokasi bekas tambang seluas 26 Ha mengingat lahan tersebut satu hamparan.

"Kita berharap proses pemulihan lahan dapat terus berlangsung tidak hanya 4,2 Ha saja, walaupun dananya tidak harus dari KLHK saja. Bisa secara mandiri dilakukan nagari atau lembaga lain bahkan dapat juga dari CSR perusahaan," kata Siti Aisyah, Minggu (22/3/2020).

Dengan telah disusunnya DED, sambung Siti Aisyah, pihaknya akan lebih memudahkan menarik minat pihak-pihak lain untuk berpartisipasi dalam pemulihan lahan bekas tambang di areal tersebut.

Oleh karena itu, Siti Aisyah menegaskan, bahwa pengusulan lokasi Balah Hilia untuk menjadi objek program KLHK merupakan permohonan masyarakat dan prosesnya sudah sejak tahun 2017. Program ini juga sudah melalui tahapan sosialisasi.

"Pembuatan komitmen masyarakat dan penjaringan aspirasi lahan ini maunya ditata seperti apa?. Tidak gampang lho menyakinkan pihak pusat bahwa program ini dibutuhkan masyarakat," ulas Siti Aisyah.

Siti Aisyah berusaha menjelaskan, bahwa pemulihan lahan ini sebetulnya merupakan kewenangan pelaku penambang. Namun karena aktivitas penambangan ini ilegal maka pemilik lahan yang harus lebih dahulu memulihkannya.

"Kita harus bersyukur lahan yang sudah rusak dan tidak produktif ini akan dipulihkan oleh KLHK menjadi lahan yang lebih berfungsi secara ekologis dan ekonomis. Ini program percontohan. Apa yang dikhawatirkan masyarakat? Apalagi lahan tidak akan berpindah kepemilikan. Lahan tetap milik kaum," imbuh Siti Asiyah.

Siti Aisyah pun menegaskan, pihaknya hanya meminta komitmen bersama karena jika lahan ini sudah dipulihkan, sudah bagus dan bahkan sudah produktif maka masyarakat tidak akan mengalih fungsikan lahan tersebut ke peruntukan lain yang tidak sesuai dengan DED.

Oleh karena itu, Siti Aisyah berharap, DED bisa disusun sesuai dengan keinginan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. Pengelolaannya nanti dirumuskan oleh masyarakat dan nagari itu sendiri.

"Tentu harus ada kelembagaannya apakah nanti dikelola dalam bentuk kelompok, koperasi ataupun BUMNag," tukasnya. (*)

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Covid-19 di Sumbar: Positif 101, Sembuh 158, dan Meninggal Dunia 4 Orang

Reporter : Milna | Editor : Milna
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]