Koalisi Sipil Minta MA Tunda Seluruh Sidang di Pengadilan


Senin, 23 Maret 2020 - 10:15:37 WIB
Koalisi Sipil Minta MA Tunda Seluruh Sidang di Pengadilan Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Koalisi masyarakat sipil mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk menunda persidangan di seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Penundaan perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. 

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, M. Isnur dari LBH Jakarta mengatakan, kebijakan penundaan merupakan implementasi dari social distancing yang dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan," kata Isnur, Senin (23/3).

MA sebelumnya memutuskan untuk tetap menggelar persidangan pidana dan jinayat di tengah wabah virus corona yang sudah dikategorikan sebagai bencana skala nasional nonalam. Sementara, untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, para pencari keadilan dianjurkan memanfaatkan e-litigasi.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung (MA), A.S Pudjoharsoyo.

Koalisi juga mendesak MA mempercepat pelayanan e-litigasi (administrasi perkara dan prosedur persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara) di seluruh pengadilan. Ini dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian penundaan dan/atau peniadaan sidang.

Tidak hanya itu, MA beserta Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung juga dinilai perlu menyepakati terkait penundaan persidangan dengan implikasi jangka waktu penahanan.

"Perlu ada aturan bersama terkait penangguhan masa tahanan bagi tahanan yang jangka waktunya akan habis," ujarnya. 

Lebih lanjut, menurut Isnur, penundaan sidang perlu diikuti dengan kebijakan melepaskan sebagian tahanan, yaitu mereka yang menjadi tersangka tindak pidana ringan termasuk pengguna narkotika. (h/*)

 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 17 Maret 2020 - 12:44:50 WIB

    Koalisi Desak Jokowi Copot Terawan Karena Anggap Enteng Corona

    Koalisi Desak Jokowi Copot Terawan Karena Anggap Enteng Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memecat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Salah satu anggota koalisi, aktivis Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan sejak .
  • Selasa, 22 Oktober 2019 - 12:49:34 WIB

    Prabowo Gabung Koalisi Jokowi, FPI Pilih Jaga Jarak

    Prabowo Gabung Koalisi Jokowi, FPI Pilih Jaga Jarak JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Front Pembela Islam menyatakan akan menjaga jarak dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah memutuskan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Juru bicara FPI Munarman.
  • Senin, 21 Oktober 2019 - 09:53:44 WIB

    Gerindra Disebut Masuk Koalisi Jokowi, Inikah Sosok Menterinya?

    Gerindra Disebut Masuk Koalisi Jokowi, Inikah Sosok Menterinya? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menegaskan bahwa Gerindra akhirnya masuk koalisi. Siapa sosok yang jadi menteri di kabinet?.
  • Jumat, 18 Oktober 2019 - 13:41:47 WIB

    Survei: Mayoritas Publik Tolak Gerindra Masuk Koalisi Jokowi

    Survei: Mayoritas Publik Tolak Gerindra Masuk Koalisi Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik tak setuju jika Partai Gerindra masuk ke koalisi Jokowi atau bergabung ke pemerintahan. Data survei menunjukkan bahwa ketika menyi.
  • Jumat, 04 Oktober 2019 - 15:07:28 WIB

    KPK Mulai Pasrah! Parpol Koalisi dan Jokowi Sepakat Belum Terbitkan Perppu KPK

    KPK Mulai Pasrah!  Parpol Koalisi dan Jokowi Sepakat Belum Terbitkan Perppu KPK JAKARTA, HARIANHALIUAN.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama parpol koalisi sementara, sepakat untuk tidak bakal  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM