Koalisi Sipil Minta MA Tunda Seluruh Sidang di Pengadilan


Senin, 23 Maret 2020 - 10:15:37 WIB
Koalisi Sipil Minta MA Tunda Seluruh Sidang di Pengadilan Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Koalisi masyarakat sipil mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk menunda persidangan di seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia. Penundaan perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. 

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, M. Isnur dari LBH Jakarta mengatakan, kebijakan penundaan merupakan implementasi dari social distancing yang dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga : Jason Penganiaya Perawat Siloam Dijerat Pasal Berlapis, Ini Ancaman Hukumannya

"Mendesak Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan," kata Isnur, Senin (23/3).

MA sebelumnya memutuskan untuk tetap menggelar persidangan pidana dan jinayat di tengah wabah virus corona yang sudah dikategorikan sebagai bencana skala nasional nonalam. Sementara, untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, para pencari keadilan dianjurkan memanfaatkan e-litigasi.

Baca Juga : Pekan Depan, Kemendagri Panggil Ulang Sandi Damkar 'Pembongkar Korupsi'

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung (MA), A.S Pudjoharsoyo.

Koalisi juga mendesak MA mempercepat pelayanan e-litigasi (administrasi perkara dan prosedur persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara) di seluruh pengadilan. Ini dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian penundaan dan/atau peniadaan sidang.

Baca Juga : Gaji Karyawan Pertamina Tertinggi dari Semua BUMN di Indonesia, Benarkah?

Tidak hanya itu, MA beserta Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung juga dinilai perlu menyepakati terkait penundaan persidangan dengan implikasi jangka waktu penahanan.

"Perlu ada aturan bersama terkait penangguhan masa tahanan bagi tahanan yang jangka waktunya akan habis," ujarnya. 

Baca Juga : BPOM Tetap tak Restui Vaksin Nusantara, Ternyata Ini Penyebabnya

Lebih lanjut, menurut Isnur, penundaan sidang perlu diikuti dengan kebijakan melepaskan sebagian tahanan, yaitu mereka yang menjadi tersangka tindak pidana ringan termasuk pengguna narkotika. (h/*)

Editor : Heldi | Sumber : CNN Indonesia

BERITA TERKINI Index »

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]