Fraksi PAN Minta Rapid Test Anggota DPR RI Dibatalkan


Selasa, 24 Maret 2020 - 07:45:41 WIB
Fraksi PAN Minta Rapid Test Anggota DPR RI Dibatalkan Anggota F-PAN DPR RI, Zainuddin Maliki.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluarganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR dari F-PAN Zainuddin Maliki dari daerah pemilihan Jatim X dalam keterangannya, Senin (22/3/2020).

Di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona. “Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," kata Zainuddin.

Baca Juga : Pesan Penting Kapolri, Tidak Ada Ampun Bagi Polisi yang Terlibat Narkoba!

“Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," tegasnya dilansir Haluan.co (Haluan Media Group).

Atas dasar itu, sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.

Baca Juga : Kemajuan Industri 4.0 Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," katanya.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut. Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. (*)

Baca Juga : Airlangga Hartarto: Praktik Korupsi Hambat Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Editor : Agoes Embun | Sumber : Haluan Media Group
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]