ESDM Terbitkan Aturan untuk Perpanjangan Kontrak Kerja


Kamis, 26 Maret 2020 - 06:36:39 WIB
ESDM Terbitkan Aturan untuk Perpanjangan Kontrak Kerja Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto: CNBCIndonesia

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Manusia Arifin Tasrif menerbitkan aturan baru terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Namun salah satu pasal dalam beleid ini dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara. 

Beleid yang dimaksud merupakan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Di antara 115 pasal, terselip Pasal 111 yang mengatur Izin Usaha Pertambangan (IUPK) Operasi Produksi sebagai kelanjutan Kontrak Kerja (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dalam pasal itu disebutkan Menteri ESDM dapat menetapkan ketentuan lain bagi pemegang IUPK Operasi Produksi dalam rangka menjamin efektivitas kegiatan usaha dan menjamin iklim usaha yang kondusif.

"Dengan mempertimbangkan skala investasi, karakteristik operasi, jumlah produksi, dan atau daya dukung lingkungan," katanya dikutip dari Tempo, Kamis (26/3/2020).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menyatakan Menteri Energi harus berhati-hati dengan pasal tersebut. "Menteri memberikan kewenangan besar kepada dirinya sendiri padahal kewenangan pejabat seharusnya diberikan oleh Undang-Undang," ujarnya.

Selain itu, aturan mengenai perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK bertentangan dengan UU Minerba. "Dalam undang-undang itu tidak ada istilah IUPK," katanya.

KK dan PKP2B yang telah masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara sebagai wilayah pencadangan negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMN. Kontrak tidak langsung diperpanjang menjadi izin usaha.

Menurut dia, pemerintah seharusnya berkaca dari pengalaman. Kementerian Energi pernah menyusun aturan serupa terkait IUPK dalam revisi keenam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Namun usulan itu ditolak Kementerian BUMN. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyatakan perpanjangan kontrak menjadi IUPK menyalahi undang-undang.

Pengamat hukum Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menyatakan pemerintah seharusnya tunduk pada aturan yang ada. "Dalam UU Minerba sudah ada ketentuan baik mengenai eksistensi izin usaha pertambangan dengan berbagai pengaturannya," kata dia. Selain itu, norma hukum dan status hukum sebuah entitas seperti kontrak kerja dan PKP2B yang ada dalam undang-undang harus pula diatur dalam beleid setara, bukan aturan yang lebih rendah seperti Peraturan Menteri. (*)

loading...
 Sumber : Tempo /  Editor : Milna
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 10 April 2020 - 16:18:37 WIB

    Antisipasi Corona, ESDM Siapkan Prosedur Lelang Migas yang Lebih Baik

    Antisipasi Corona, ESDM Siapkan Prosedur Lelang Migas yang Lebih Baik JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Adanya pandemi Covid-19 global berdampak pada semua sektor termasuk juga rencana penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas). Beberapa persiapan sebelum pengumuman Penawaran WK akan dij.
  • Senin, 17 Februari 2020 - 09:37:11 WIB

    Lindungi Warisan Geologi, Kementerian ESDM Terbitkan Regulasi Khusus

    Lindungi Warisan Geologi, Kementerian ESDM Terbitkan Regulasi Khusus JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuangkan aturan baru mengenai pedoman penetapan warisan geologi (geoheritage) dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2020. Beleid baru ini d.
  • Ahad, 19 Januari 2020 - 05:15:26 WIB

    12 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini, ESDM Pede Lifting Migas Bakal Meningkat

    12 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini, ESDM Pede Lifting Migas Bakal Meningkat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan Indonesia masih punya peluang besar mendongkrak lifting atau produksi siap jual minyak dan gas bumi (migas) dengan menggarap .
  • Sabtu, 13 Juli 2019 - 09:18:11 WIB

    Jokowi Berhentikan Dirjen Migas ESDM Djoko Siswanto

    Jokowi Berhentikan Dirjen Migas ESDM Djoko Siswanto JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto diganti pada, Jumat (12/7). Pergantian tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 45 .
  • Sabtu, 15 Juni 2019 - 19:50:58 WIB

    Wamen ESDM Lakukan Groundbreaking Smelter Feronikel di Kolaka

    Wamen ESDM Lakukan Groundbreaking Smelter Feronikel di Kolaka JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin serta Gubernur Sultra Ali Mazi melakukan groundb.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]