Pihak Terkait Rekomendasikan Larangan Mudik, Terminal Bus Ditutup?


Jumat, 27 Maret 2020 - 08:54:09 WIB
Pihak Terkait Rekomendasikan Larangan Mudik, Terminal Bus Ditutup? Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah akan merekomendasikan larangan mudik jelang Lebaran di tengah wabah virus Corona (COVID-19) untuk dibahas di rapat terbatas kabinet. Saat ini larangan mudik hanya bersifat imbauan kepada warga.

"Gini, tadi siang kita rapat dengan eselon 1 beberapa kementerian terutama dari Kemenko Maritim. Dari eselon 1 kita ini mengusulkan kepada pemerintah mungkin dalam arti nanti melalui rapat terbatas ya menteri-menteri dengan Pak Presiden, kalau sekarang kita masih mengimbau untuk tidak mudik, tapi nanti pas pelaksanaan memasuki mudik Lebaran itu saya mengusulkan sih tanggal 16-17 kalau bisa langsung saja dilarang saja kita untuk mudik," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi saat dihubungi, Kamis (26/3/2020) malam.

Budi mengatakan rekomendasi itu hasil rapat lintas kementerian dan lembaga seperti Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian PUPR, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ). Semua keputusan, kata Budi, berada di tangan pemerintah pusat.

"Tapi itukan menunggu keputusan lebih lanjut. Kita hanya memberikan rekomendasi mengusulkan dengan berbagai macam alasan jadi untuk tidak mudik. Artinya pemerintah melarang masyarakat mudik," ujar Budi.

"Kalau sekarangkan sekadar imbauan dulu. Tapikan memang secara faktual sekarang ini sudah terjadi semacam eksodus," sebutnya.

Lantas, bila nantinya ada larangan mudik bagaimana dengan nasib terminal bus? Budi mengatakan kemungkinan di terminal tak ada kegiatan mengangkut penumpang ke daerah-daerah.

"Enggak, kalau kita tadi menyarankan untuk tidak ada mudik, artinya mungkin terminal akan tidak kegiatankan. Tapi untuk kendaraan logistik atau kendaraan mendukung kegiatan kepentingan masyarakat saya kira jalan terus. Tapi yang mudik saja, orang yang mudik itu yang enggak boleh," tutur Budi.

Sementara untuk pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni, Budi memperkirakan tak ada penutupan. Sebab, lalu-lintas kebutuhan logistik diperkirakan masih terus berlangsung.

"Iya, untuk dermaga penyebrangan Merak-Bakauheni masih, kan banyak truk-truk logistikkan," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau agar masyarakat tidak mudik saat lebaran nanti. Ma'ruf mengingatkan bahaya dari kegiatan mudik baik dalam proses perjalanan ataupun di kampung halaman.

"Tapi kalau saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting gimana silaturahmi. Tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada risiko penularan COVID-19," kata Ma'ruf dalam konferensi pers secara online, Kamis (26/3).(*)

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 23 Januari 2020 - 09:42:58 WIB

    Modus Penipuan Penggantian Kartu SIM Marak, Kominfo Minta Semua Pihak Waspada

    Modus Penipuan Penggantian Kartu SIM Marak, Kominfo Minta Semua Pihak Waspada JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak seluruh pihak baik operator seluler, pihak Bank dan masyarakat selaku pengguna untuk lebih waspada dan berhati-hati berkaitan dengan modus penipuan r.
  • Senin, 30 September 2019 - 11:49:24 WIB

    Redam Konflik di Wamena, Jokowi Minta Semua Pihak Tahan Diri

    Redam Konflik di Wamena, Jokowi Minta Semua Pihak Tahan Diri JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menahan diri untuk menghindari konflik horizontal yang bias meluas di Kota Wamena, Papua. Pernyataan Presiden tersebut menyikapi kerusuhan yang menimbulka.
  • Rabu, 17 Juli 2019 - 19:35:22 WIB

    Kualitas Air Danau Toba Menyedihkan, DPD RI Minta Pihak Terkait Bertindak

    Kualitas Air Danau Toba Menyedihkan, DPD RI Minta Pihak Terkait Bertindak JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Anggota DPD RI Parlindungan Purba meminta kabupaten di Sumatera Utara, terutama di selingkar Danau Toba, menyediakan anggaran untuk menanggulangi pencemaran air danau yang menjadi penyebab utamanya pa.
  • Selasa, 15 Maret 2016 - 03:12:06 WIB
    Konflik Golkar dan PPP

    Ada Intervensi dan Keberpihakan Kekuasaan

    JAKARTA, HALUAN — Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersuara soal konflik di tubuh Partai Golkar dan PPP. Menurut SBY, pemerintah terlalu ikut campur sehingga permasalahan internal dua partai terseb.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM