Ojol Ditagih Cicilan, Leasing Dianggap Tak Hiraukan Jokowi


Jumat, 27 Maret 2020 - 18:37:16 WIB
Ojol Ditagih Cicilan, Leasing Dianggap Tak Hiraukan Jokowi Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Sejumlah pengemudi transportasi online mengeluhkan masih ada perusahaan pembiayaan atau leasing yang tetap menagih cicilan kredit kendaraan mereka. Pengemudi menilai leasing tidak menghiraukan instruksi Presiden Joko Widodo yang telah menjanjikan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang penghasilannya terdampak wabah corona (Covid-19).

Salah satu pengemudi ojek online di Depok, Jawa Barat, Ari mengaku heran saat ditagih melunasi cicilan bulanan motornya. Padahal relaksasi atau kelonggaran kredit ini diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 yang berlaku sejak 16 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021.

Baca Juga : Dedi Mulyadi Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Alih Fungsi Lahan

"Ya makanya mereka gencar untuk debitur ditagih dulu," kata Ari dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (27/3).

Menurut Ari, dirinya sudah menanyakan kejelasan soal kelonggaran cicilan kepada pihak leasing, namun ia diharuskan membayar cicilan kendaraan tepat waktu sesuai kesepakatan awal.

Baca Juga : DPD RI Serahkan Bantuan Buat Korban Bencana Banjir Bandang NTT

Berdasarkan ketentuan, debitur disarankan segera mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan leasing untuk mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya. Dalam syarat, pengajuan dapat disampaikan secara online email atau website yang ditetapkan oleh leasing tanpa harus datang dan bertatap muka.

"Saya sudah coba tanya, jawaban mereka bapak bayar saja dulu karena saya belum dapat perintah dari pusat, begitulah jawaban mereka," ucap Ari.

Baca Juga : Ini Cara Cek Pajak Kendaraan Tanpa Perlu Datang ke Samsat

Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia (komunitas ojek online) Igun Wicaksono membenarkan masalah tersebut. Banyak anggotanya ditagih membayar cicilan kendaraan seperti biasa sampai aturan turunan jatuh ke tangan leasing.

Igun menyesalkan seharusnya pemerintah mempercepat pembuatan aturan turunan agar regulasi tersebut dapat diterapkan perusahaan pembiayaan.

Baca Juga : Larangan Mudik 6-17 Mei 2021, Semua Moda Transportasi Stop Beroperasi

"Maka kami menyampaikan kepada pemerintah perlu aturan tertulis hingga sampai ke perusahaan pembiayaan agar tidak timbul konflik antara kreditur dengan kami sebagai debitur jika ada angsuran tertunggak karena dampak pandemi Covid-19," kata Igun.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen Wagey menambahkan keluhan serupa juga dirasakan anggotanya sebagai pengemudi taksi online.

Christiansen mengatakan leasing punya berbagai alasan sehingga mereka berhak belum ikut aturan itu.

"Belum dilaksanakan leasing dengan berbagai macam alasan di antaranya pemberian kredit tersebut tidak diperuntukkan untuk taksi online dan juga mereka masih menunggu instruksi lanjutan dari OJK," pungkas Christiansen.

Pihak OJK sendiri hinggaberita ini diturunkan belum memberi jawaban.

Sebelumnya Jokowi dalam konfrensi pers pada Selasa (24/3) menyatakan akan membantu meringankan beban cicilan kendaraan kepada pekerja transportasi online.

"Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, sopir taksi, yang sedang memiliki kredit motor dan mobil ataupun nelayan yang sedang kredit perahu, saya kita juga perlu disampaikan jangan khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberi relaksasi selama satu tahun," kata Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (24/3). (*)
 

Editor : Heldi | Sumber : CNN Indonesia
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]