Penanganan Corona, Pemprov Sumbar akan Lakukan Perubahan APBD 2020


Sabtu, 28 Maret 2020 - 08:48:04 WIB
Penanganan Corona, Pemprov Sumbar akan Lakukan Perubahan APBD 2020 Wagub Sumbar saat menggelar Ratas terkait perubahan APBD 2020.

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun 2020. Nantinya, akan dialokasikan anggaran Rp200 miliar untuk penanganan Covid-19, isu kesehatan, dampak sosial dan ekonomi yang akan ditempatkan pada anggaran tak terduga. 

Anggaran tersebut akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan penanganan dampak. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam hasil kesimpulan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Dampak Sosial dan Ekonomi akibat Penangan Covid 19 Provinsi Sumbar yang akan dilaporkan kepada Gubernur di Aula Kantor Gubernur, Jum’at (27/3/2020) kemarin.

Hadir dalam rapat tersebut, Asisten Ekonomi Pembangunan, Benny Warlis, Kepala Bappeda dan beberapa OPD terkait bidang pembangunan ekonomi dan sosial di lingkup Pemprov Sumbar. Wagub Sumbar juga menyampaikan, seluruh OPD diminta untuk melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran dalam rangka untuk menangani isu sosial dan ekonomi dampak dari penyebaran Covid-19.

"Menunda pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelatihan, pertemuan dan perjalanan dinas yang dianggap tidak terlalu prioritas. Pelaksanaan Kegiatan Bazar dan Pasar Murah yang berada pada OPD-OPD agar disatukan dan dilaksanakan di Kantor Gubernur,” ujarnya.

Nasrul Abit juga mengatakan, stok beras yang ada di Bulog hanya sebesar 2.400 ton. Dari total yang tersedia tersebut, 500 Kilogram berasal dari dana APBD Pemprov Sumbar dan 1900 Kilogram merupakan stok Kabupaten/Kota. Dari stok yang tersedia tersebut tidak mencukupi kebutuhan sebulan yakni, sebesar 4200 ton. 

"Untuk itu, perlu segera dipenuhi dan membutuhkan dana lebih kurang sebesar Rp12 miliar. Pemprov berencana untuk memenuhi kekurangan stok dimaksud. Selanjutnya, dari stock yang tersedia akan dibagikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Dinas Pangan bekerjasama dengan Bulog, Dinas Sosial, BPBD, Tagana dan instansi terkait lain," ungkapnya.

Wagub pun menambahkan, pihaknya juga menunda pelaksanaan tender dari kegiatan APBD yang anggarannya bisa dialokasikan untuk penangangan isu kesehatan, sosial dan ekonomi. Kemudian, juga mendorong UMKM untuk memproduksi kebutuhan APD tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Kita perlu mendorong industri kecil dan menengah untuk tetap beroperasi dengan menerapkan standar kesehatan yang dianjurkan dan menyurati Bupati/Walikota untuk ikut mengawasi dalam rangka untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” harap Wagub. (*)

 Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]