OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum


Sabtu, 28 Maret 2020 - 20:31:48 WIB
OJK Terbitkan Peraturan Konsolidasi Bank Umum Ist

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang konsolidasi bank umum. Peraturan OJK (POJK) nomor 12/POJK.03/2020 ini sebagai upaya mendorong terciptanya struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Heru Kristiyana menyebutkan, konsolidasi perbankan merupakan keniscayaan. Menghadapi perubahan ecosystem perbankan Indonesia yang saat ini telah bergerak cepat dan dinamis yang didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang.

“Untuk menghadapi perubahan ecosystem dan tuntutan inovasi yang masif tersebut, konsolidasi sektor perbankan telah menjadi keniscayaan,” kata Heru dalam keterangan tertulis yang diterima Harianhaluan.com, Sabtu (28/3/2020).

Dia menerangkan, POJK tersebut telah diberlakukan sejak tanggal 17 Maret 2020. Perubahan ecosystem tersebut mengharuskan sektor perbankan untuk lebih adaptif, inovatif dan berdaya saing.

Besarnya biaya investasi penerapan teknologi pendukung ini memerlukan tuntutan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha dan dukungan infrastruktur teknologi semakin mengemuka.

Dia menambahkan, POJK Konsolidasi ini merupakankebijakan strategis OJK yang telah ditetapkan sejak awal tahun 2020. Sangat relevan dengan dinamika perekonomian yang saat ini mengalami tekanan akibat downside risk dari penyebaran Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Penerbitan POJK Konsolidasi dapat menjadi momentum dan landasan bagi industri perbankan untuk meningkatkan skala usaha serta peningkatan daya saing melalui peleburan, penggabungan dan pengambilalihan,” terangnya.

Dia memaparkan, POJK ini secara umum terdiri dari dua pokok pengaturan utama. Yakni mengenai kebijakan konsolidasi bank, serta pengaturan mengenai peningkatan modal inti minimum bagi bank umum dan peningkatan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), yakni masing-masing paling sedikit menjadi sebesar Rp3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.

Kebijakan konsolidasi bank juga mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank dapat memiliki satu bank atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi. Skema konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan melalui skema penggabungan, peleburan, atau integrasi antarbank. Namun juga diperluas melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Heru menegaskan konsolidasi tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi atau meminggirkan bank-bank kecil. Sebaliknya, melalui konsolidasi ini bank-bank kecil memiliki ruang untuk memperkuat diri melalui skema peleburan, penggabungan ataupun menginduk pada kelompok usaha bank (KUB) yang lebih besar.

“Dengan demikian akan tercipta struktur bank yang lebih besar, memiliki daya tahan, lebih kontributif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan skala usaha dan permodalan,” sebutnya.

Kebijakan konsolidasi bank ini juga memberikan insentif pada pihak-pihak yang telah melaksanakan skema konsolidasi dan memenuhi modal inti minimum melalui pengecualian dari ketentuan single present policy (SPP) dan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham serta ketentuan terkait lainnya.

OJK meyakini, kebijakan konsolidasi serta peningkatan modal inti minimum dan CEMA minimum dapat memberikan manfaat kepada industri perbankan. Mengurangi biaya persaingan, membuat bank menjadi lebih efisien dan kontributif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (*)

 Sumber : Rilis /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 06 April 2020 - 01:06:27 WIB

    Hore! OJK Bolehkan Debitur Terdampak Corona Tunda Cicilan KPR

    Hore! OJK Bolehkan Debitur Terdampak Corona Tunda Cicilan KPR JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan bagi debitur yang ekonominya terdampak pandemi Corona dengan menunda kewajiban membayar Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  .
  • Rabu, 04 Maret 2020 - 23:35:32 WIB

    Alirman Sori Dorong OJK Tingkatkan Program Edukasi untuk UMKM

    Alirman Sori Dorong OJK Tingkatkan Program Edukasi untuk UMKM PADANG,HARIANHALUAN.COM- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Alirman Sori mengapresiasi kinerja penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Penyaluran kredit untuk UMKM juga te.
  • Kamis, 23 Januari 2020 - 22:11:04 WIB

    Misran Pasaribu Nakhoda Baru OJK Sumbar

    Misran Pasaribu Nakhoda Baru OJK Sumbar PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida melantik Kepala Kantor OJK Sumbar, Misran Pasaribu, bertempat di Auditorium Gubernuran, Kamis (23/1/2020). Pelantikan dan Serah .
  • Rabu, 22 Januari 2020 - 12:50:02 WIB

    OJK Diusulkan Bubar, Sri Mulyani Setuju?

    OJK Diusulkan Bubar, Sri Mulyani Setuju? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM  - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka peluang untuk mengembalikan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Indonesia (BI). Hal itu dikarenakan fungsi pengawasan yang dilakukan OJ.
  • Selasa, 21 Januari 2020 - 14:40:45 WIB

    Diusulkan Bubar oleh DPR, OJK Angkat Suara

    Diusulkan Bubar oleh DPR, OJK Angkat Suara JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat suara soal usulan DPR agar lembaga eks Bapepam-LK itu dibubarkan. Deputi Komisioner Humas dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo menegaskan bahwa lembaganya me.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]