Meski Corona, Menteri PPPA: Daerah Harus Kawal Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak


Ahad, 29 Maret 2020 - 22:00:07 WIB
Meski Corona, Menteri PPPA: Daerah Harus Kawal Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayog. Foto: Kemen PPPA

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan, dalam situasi wabah saat ini, pelaksanaan program PPPA harus tetap berjalan.

"Walaupun saat ini kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 yang sangat berbahaya, tapi pelaksanaan program PPPA harus tetap berjalan. Situasi ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan dan bekerja lebih ekstra lagi demi mewujudkan Indonesia yang layak, aman, dan nyaman bagi perempuan dan anak,” ujar Bintang, dilansir dari laman resmi Kementerian PPPA, Minggu (29/3/2020).

Menteri Bintang juga menegaskan, terkaita arahan mengenai penambahan fungsi di Kemen PPPA, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perempuan dan anak di daerah.

“Daerah harus dapat merespon cepat setiap kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta meningkatkan kapasitas tenaga fungsional dalam memberikan pelayanan dan mengelola UPTD,” ujar Menteri Bintang.

Khusus untuk DAK bagi perempuan dan anak, Menteri Bintang menjelaskan hingga saat ini alokasi dana lebih dititikberatkan pada alokasi non fisik. Kemen PPPA juga akan mengawal penggunaan dana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemakaian uang rakyat.

Pelaksanaan Pra-Rakornas PPPA disambut antusias oleh para Kepala Dinas PPPA. Mereka melaporkan perkembangan program di Dinas masing-masing seperti program PATBM, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak, kendala penanganan kasus, usulan metode penilaian KLA dan APE, serta program pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan. Salah satu peserta konferensi video yaitu Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi ikut menjelaskan upaya pemberdayaan perempuan dan anak dan kendala yang dihadapi di wilayahnya.

“Kami telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi perempuan, namun salah satu kendala yang dihadapi yaitu dalam pemasaran produk. Terkait penurunan pekerja anak, kami telah merevisi peraturan daerah tentang perlindungan anak khususnya pekerja anak yang juga berkaitan dengan pencanangan Kota Layak Anak (KLA),” ungkap Retno.

Melihat antusias para kepala dinas yang tinggi ini, Menteri Bintang akan menjadwalkan beberapa pertemuan konferensi video selanjutnya dalam bentuk beberapa pertemuan yang sifatnya regional sebelum dibawa ke dalam Rakornas. Pertemuan regional diyakini akan lebih fokus dan spesifik dalam memetakan permasalahan dan peluang di daerah.

Konferensi video secara regional menjadi bentuk sinergi yang lebih hemat biaya, tanpa harus membebani anggaran di daerah karena hanya menggunakan fasilitas yang sudah ada, di tengah mendesaknya komunikasi efektif antara pusat dan daerah yang harus dilakukan. (*)

 Sumber : Kementerian PPPA /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]