Pendatang Baru Capai 100 Ribu, Gubernur Minta Bupati/Wali Kota Isolasi Orang Masuk 14 Hari


Ahad, 29 Maret 2020 - 22:22:17 WIB
Pendatang Baru Capai 100 Ribu, Gubernur Minta Bupati/Wali Kota Isolasi Orang Masuk 14 Hari Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutan pembukaan Rakortas Covid-19, Minggu (29/3/2020).

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda kembali melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Bupati dan Wali Kota se Sumatera Barat dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19.  

“Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera Barat harus menyamakan persepsi dan bekerjasama dengan baik. Kita berkeyakinan dengan kerjasama yang baik dan terkoordinasi akan mampu dan bisa menghadapi penanganan Covid-19 di Sumatera Barat," ujar Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutan pembukaan Rakortas tersebut, Minggu (29/3/2020).

Irwan menyebutkan, saat ini diperkiraan jumlah pendatang yang masuk ke Sumbar melalui perbatasan lebih kurang 100.000 orang. Dan hampir semua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) berasal dari luar Sumbar. 

“Kita perlu lakukan pembatasan arus masuk ke Sumbar melalui darat, udara dan laut. Memang lockdown belum ada, akan tetapi tindakan ini harus dilakukan untuk mengurangi terjangkitnya daerah akan Covid-19 ini. Para Bupati Wali Kota untuk melakukan tindakan pembatasan dan penyaringan orang masuk. Untuk daerah yang tidak berbatasan di buat karantina untuk arus orang yang masuk sesuaikan dengan protap orang masuk ke dalam wilayah kita, 14 hari harus di karantina terlebih dahulu," ungkap Irwan.

Irwan menegaskan, pemerintah kabupaten dan kota agar segera melakukan rasionalisasi penganggaran serta secepatnya melakukan pengadaan kebutuhan sesuai revisi APBD berdasarkan peraturan PMK nomor 6 tahun 2020 dan Permendagri nomor 20 tahun 2020 yang intinya negara dapat melaksanakan revisi APBD dengan fokus meningkatkan kapasitas dalam rangka meningkatkan kapasitas Rumah Sakit dalam rangka menangani Covid-19 dan juga kampanye, serta pergunakan dana tak terduga, sesuai kebutuhan penanganan penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing. 

“Jangan ada lagi alasan daerah tidak ada pembiayaan dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini. Pergerakan arus kedatangan dari 8 pintu masuk ke Sumatera Barat harus dikendalikan. DPRD Sumbar mendukung kegiatan penanganan Covid-19 dengan menunda semua kegiatan, dari BPK, BPKP dan Kajati kemaren silahkan dijalankan karena ini kebutuhan mendesak, cuma ditekankan jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran karena KPK menjatuhkan hukuman berat,“ ujar Irwan. (*)

 Sumber : Rilis /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]