Anggota DPR RI Minta Jokowi Tinjau Ulang Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19


Rabu, 01 April 2020 - 10:58:17 WIB
Anggota DPR RI Minta Jokowi Tinjau Ulang Kebijakan Terkait Penanganan Covid-19 Angggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Angggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya menolak kebijakan presiden Joko Widodo yang menetapkan darurat sipil dalam melakukan penanganan dan mencegahan terhadap wabah virus covid 19 yang sedang terjangkit di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan yang diambil melalui rapat terbatas pada hari senin (30/3) tersebut yaitu memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB).

Menurut Guspardi, keputusan tersebut keliru dalam penerapan undang-undang karena darurat sipil yang diberlakukan ini mengacu kepada Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang- Undang Nomor 74 tahun 1957 dan Menetapkan Keadaan Bahaya adalah untuk memberantas sejumlah pemberontakan yang terjadi di daerah ketika itu.

“Sedangkan yang dihadapi sekarang adalah wabah virus corona dan bukan pemberontakan yang dilakukan oleh daerah atau masyarakat,” ujar Guspardi Gaus melalui keterangan tertulisnya, Selasa, (31/3).

Lanjut Guspardi Gaus, oleh karena itu anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PAN ini mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terhadap penerapan kebijakan pemberlakuan undang-undang ini karena yang lebih tepat aturan yang diterapkan adalah undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Masyarat (KKM).

“Karena yang menjadi ancaman dan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita adalah penularan virus corona secara masif terjangkit hampir seluruh propinsi di Indonesia,” ujarnya.

Mantan Dosen fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang ini meminta kepada Presiden untuk secepatnya memberlakukan “Karentina Wilayah” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang pengesahannya ditetapkan oleh presiden Jokowi sendiri.

“Jadi kebijakan dalam penyelesaian masalah covid 19 yang diharapkan oleh masyarakat, pemda kabupaten kota dan propinsi yg terkena dampak virus corona adalah “Karentina Wilayah” karena dengan aturan ini warga masyarakat bisa diatur lebih taat dan tertib “itu adalah kunci dari keberhasilan social dan physical distancing,” ujarnya

Namun untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut mantan ketua Dewan Pertimbangan Kadin sumbar ini mengingatkan Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara lebih teknis.

“Dengan ketetuan ini tentunya Pemerintah Daerah kabupaten /kota dan Propinsi dalam melindungi masyarakat dari terpapar virus corona dapat menjadikankan ketentuan ini sebagai pedoman untuk mencegah dan memberantas virus covid 19 pungkas anggota DPR RI dapil Sumbar II ini,” ujar Guspardi sembari mengucapkan semoga virus covid 19 cepat berlalu di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita. (h/rel/len)

 Sumber : rilis/leni /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]