Nekat Berkeliaran Saat Diberlakukan PSBB, Denda Rp100 Juta Menanti


Rabu, 01 April 2020 - 11:42:17 WIB
Nekat Berkeliaran Saat Diberlakukan PSBB, Denda Rp100 Juta Menanti ilustrasi karantina atau PSBB.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengingatkan masyarakat ada sanksi pidana jika tak mengikuti aturan pemerintahan Joko Widodo soal penanganan penyebaran virus corona (Covid-19). Ancamannya adalah satu tahun penjara bagi yang melanggar PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Presiden Joko Widodo diketahui telah meneken dua aturan yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2020 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan terbitnya aturan itu, kata Yusri, kepolisian bisa melakukan tindakan tegas jika masyarakat tak mengikuti aturan tersebut. "Ketika PP-nya telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat bapak Presiden tidak boleh ragu, harus tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum," tutur Yusri dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (1/4/2020).

Yusri mengatakan penegakan hukum itu berdasarkan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam aturan itu, kata Yusri, ada konsekuensi pidana terhadap masyarakat yang tidak mematuhi pemerintah selaku penyelenggara kebijakan. "Dapat dipidana satu tahun penjara atau denda paling banyak Rp100 juta," ucap Yusri.

Bunyi lengkap pasal 93 UU Karantina Kesehatan adalah:
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dikatakan Yusri, PP yang diterbitkan oleh pemerintah itu sekaligus menguatkan langkah kepolisian dalam menindaklanjuti Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 terbit pada 19 Maret lalu. "Ada PP yang menguatkan bagaimana penerapan Undang-Undang Karantina Kesehatan," ujarnya.

Penjelasan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dijabarkan dalam Pasal 59 UU Karantina Kesehatan. PSBB dalam hal ini merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.

Pembatasan sosial yang dimaksud meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. (*)

 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Agoes Embun

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]