Ombudsman Desak Pemerintah Percepat Pemenuhan Relawan Corona


Rabu, 01 April 2020 - 19:23:55 WIB
Ombudsman Desak Pemerintah Percepat Pemenuhan Relawan Corona Foto Alamsyah Saragih: Ari Saputra

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Ombudsman RI memberikan sejumlah saran terkait upaya pemerintah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan COVID-19. Dari segi pelayanan kesehatan, Ombudsman meminta agar pemerintah mempercepat pemenuhan relawan Corona.

"Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga sukarela untuk mengatasi kebutuhan pergiliran tenaga kesehatan yang telah bekerja mencapai batas waktu di rumah sakit," kata anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, dilansir dari detik.com, Rabu (1/4/2020).

Selain itu Ombudsman meminta agar Menteri Kesehatan segera menerbitkan dan mempublikasikan penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk daerah-daerah yang memerlukan perlakuan segera, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Ombudsman juga meminta Menteri Perindustrian untuk memastikan ketersediaan, perkembangan produksi dan pendistribusian alat kesehatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas. Ombudsman juga menyoroti pelayanan rumah sakit yang menangani Corona.

Diketahui, beberapa rumah sakit mengalami lonjakan pasien dan mengalami kelebihan kapasitas sebagaimana juga dialami negara lain. Dari hasil pemantauan Ombudsman, kecepatan RS dalam menangani pasien terjangkit Corona masih jauh dari kemampuannya.

"Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, kecepatan rumah sakit dan Pemerintah Daerah di lapangan ditemukan kondisi bahwa situasi tersebut masih jauh dari kemampuan untuk mengejar perkembangan penularan yang semakin meluas," kata Alamsyah.

Alamsyah menyebut diperlukan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mampu mengurangi laju jumlah pasien terpapar COVID-19. Selain itu pemerintah juga perlu mempercepat penyediaan fasilitas rumah sakit untuk melayani pasien yang terjangkit Corona.

Ombudsman juga meminta agar pemerintah menunjuk instansi teknis untuk mempercepat pelaksanaan pengendalian sosial melalui digital surveillance untuk keperluan tracing, tracking dan fencing. Ombudsman meminta agar Kominfo gencar mensosialisasikan memanfaatkan aplikasi pendukung tracing dalam upaya memutus rantai penularan Corona.

Selain itu, Ombudsman meminta agar skema bantuan yang diterapkan tidak terkendala identitas domisili KTP, mengingat banyak pekerja di sektor informal memiliki KTP di daerah asal. Ombudsman meminta pemerintah mulai mensosialisasikan mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak Corona.

Pemerintah daerah, kata Alamsyah, diminta segera menerapkan strategi prioritas dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu Pemda juga diminta untuk tetap mempersiapkan rencana mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan diambilnya kebijakan karantina wilayah sesuai perkembangan situasi.

Pemerintah Daerah segera melakukan realokasi dan sinkronisasi anggaran sesuai arahan pemerintah dan mengumumkan hasil realokasi anggaran maupun ketersediaan anggaran lain yang akan digunakan untuk penanganan COVID-19 dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun bantuan sosial kepada masyarakat," sambungnya.

Ia meminta pemerintah mengantisipasi dilakukannya karantina wilayah dengan menunjuk institusi pengelola jaringan logistik. Selain itu pemerintah diminta menyiapkan SOP pengamanan rantai pasok apabila karantina wilayah di daerah tertentu harus diterapkan, termasuk kesiapan skema pelibatan jaringan kerja industri logistik, dan transportasi dan jaringan retail yang telah ada.

Ombudsman meminta kepada MenPAN RB untuk segera menerbitkan instruksi mengenai teknis pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital. Hal itu sebagai upaya dilakukannya social distancing.

Ombudsman juga meminta agar pemerintah segera meredakan kontroversi publik terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak memerlukan penerapan darurat sipil. Sebab dasar hukum Polri untuk melakukan penindakan mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. (*)

 Sumber : Detik.com /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]