Tegas! Mahfud MD Sebut Tak Ada Pembebasan Napi Koruptor


Sabtu, 04 April 2020 - 22:25:44 WIB
Tegas! Mahfud MD Sebut Tak Ada Pembebasan Napi Koruptor Menko Polhukam Mahfud MD

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan hingga saat ini tidak berencana memberi remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana (napi) korupsi, teroris, dan bandar narkoba terkait wabah Covid-19 akibat infeksi virus corona.

Hal ini diungkap Mahfud menyusul pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Sebelumnya, ia menyebut akan merevisi PP 99 Tahun 2012 untuk mengatasi potensi penyebaran virus corona SARS CoV-2 di lapas.

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penularan Covid-19. Terdapat empat kriteria napi dengan syarat tertentu yang bisa dibebaskan dari revisi PP tersebut, seperti napi narkotika dan korupsi.

"Agar clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi juga terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," tegas Mahfud dalam video berdurasi 2 menit yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Sabtu (4/4) malam.

Sebelumnya, Mahfud juga sudah sempa mencuitkan hal serupa yang meminta agar masyarakat tenang. Sebab, belum ada napi koruptor yang dibebaskan secara bersyarat. Sebanyak 30 ribu napu yang dibebaskan terkait napi tindak pidana umum.

Lebih lanjut, isu yang tersebar terkait pembebasan narapidana korupsi itu menurut Mahfud kemungkinan berasal dari permintaan sebagian masyarakat kepada Menkumham.

"Mungkin ada aspirasi masyarakat kepada menkumham, kemudian Menkumham menginformasikan bahwa ada permintaan masyarakat atau sebagian masyarakat untuk itu," tuturnya.

Namun, ia menegaskan pemerintah hingga saat ini tetap berpegang pada sikap pada 2015 lalu dan tidak mengubah atau merevisi PP Nomor 99 tahun 2015.

"Jadi tidak ada sampai hari ini itu rencana memberikan pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba, tidak ada," tandasya.

Alasannya, napi-napi tersebut adalah perkara khusus yang berbeda dengan napi yang lain. Selain itu, menurutnya lokasi penjara para napi koruptor ini tidak berdesakan dengan napi lain. (*)


 

 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 22 Mei 2020 - 19:57:07 WIB

    Tegas! Anies Siapkan Sanksi Bila Tetap Ada Salat Id di Lapangan saat Pandemi

    Tegas! Anies Siapkan Sanksi Bila Tetap Ada Salat Id di Lapangan saat Pandemi HARIANHALUAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya akan lebih ketat memantau pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terutama bagi warga yang nekat mudik atau melaksanakan salat Id di luar.
  • Rabu, 29 April 2020 - 22:01:09 WIB

    Tegas! AS Blacklist India karena Tak Ramah Terhadap Umat Islam

    Tegas! AS Blacklist India karena Tak Ramah Terhadap Umat Islam JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (USCIRF) memasukkan India ke dalam daftar negara yang diawasi karena dinilai tidak lagi ramah terhadap umat Islam dan pemeluk agama mi.
  • Rabu, 22 April 2020 - 10:59:38 WIB

    Tegas! ICW Minta Setneg Buka Tupoksi Stafsus Milenial Jokowi

    Tegas! ICW Minta Setneg Buka Tupoksi Stafsus Milenial Jokowi JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan permohonan mendapat informasi publik ke Kementerian Sekretariat Negara. Permohonan diajukan melalui surat yang dikirimkan pada Selasa kemarin..
  • Selasa, 14 April 2020 - 10:45:28 WIB

    Tegas! Anies Larang Ojol Angkut Penumpang

    Tegas! Anies Larang Ojol Angkut Penumpang JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa kendaraan roda dua atau ojek online tidak boleh mengangkut penummpang..
  • Senin, 30 Maret 2020 - 15:17:19 WIB

    Tegas! DKI Setop Layanan Bus Keluar Jakarta Demi Cegah Corona

    Tegas! DKI Setop Layanan Bus Keluar Jakarta Demi Cegah Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerbitkan surat penghentian layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan bus pariwisata guna mencegah penyebaran wab.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]