DPR Desak Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Baru, Guspardi Gaus: Alihkan Anggaran untuk Covid-19


Ahad, 05 April 2020 - 17:45:42 WIB
DPR Desak Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Baru, Guspardi Gaus: Alihkan Anggaran untuk Covid-19 Guspardi Gaus

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Setelah satu bulan berlalu pasca kemunculan kasus pertama Covid-19, pada Selasa 31 Maret 2020 lalu pemerintah akhirnya mengambil opsi mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus.

Tiga kebijakan itu yakni, menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara, membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM ).

Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan. Ia menegaskan pengalihan anggaran harus dilakukan untuk penanganan Covid-19 yang sudah mewabah di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

"Pengalihan anggaran mesti dilakukan karena Indonesia masih sangat minim dengan sarana prasarana labor, alat-alat kesehatan di rumah sakit rujukan, penyediaan swab test, ventilator, obat-obatan, fasilitas penginapan yang layak, dan santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban dalam penangananan Covid-19 ini," ujar Guspardi, Minggu (5/4).

Anggota DPR RI dari dari Dapil 2 Sumbar ini menambahkan, salah satu langkah yang bisa diambil terkait pengalihan anggaran adalah, menunda dulu rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dan menggunakan dana yang ada untuk penanganan Covid-19.

"Pemerintah telah menyetujui pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur, namun melihat pada penyebaran Covid-19 yang menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, pemindahan IKN hendaknya ditunda dulu," tegasnya.

Ia menyampaikan, untuk tahun 2020, total APBN yang telah disepakati adalah Rp2.540 triliun. Dalam komposisi APBN itu, anggaran pembangunan infrastruktur capai Rp 400 triliun, termasuk anggaran pemindahan ibu kota. Guspardi meminta pemerintah secepatnya melakukan pengalihan pos-pos yang belum mendesak di APBN salah satunya  dari anggaran infrastruktur, sehingga penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

Guspardi yang juga anggota Baleg DPR RI ini mengatakan, keselamatan setiap warga negara harus menjadi fokus utama pemerintah ketimbang masalah pertumbuhan ekonomi dalam penanganan wabah Covid-19. Menurut dia, pemerintah harus fokus pada tindakan extraordinary untuk melakukan
pencegahan dan penanganan krisis Pandemic Covid-19. Fokus kepada penyebab utama
(Covid-19), bukan akibatnya (ancaman krisis ekonomi).

Mantan pimpinan dan angggota DPRD Sumbar tiga periode ini mengingatkan pemerintah, bahwa rakyat Indonesia lebih membutuhkan persoalan keterjaminan kebutuhan bahan pangan, perlindungan keselamatan, dan terjaminnya kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Maka dari itu pemerintah diharap menghentikan dulu upaya melanjutkan rencana pindah ibu kota dan pembangunan ibu kota baru. "Ini mengingat kondisi keuangan negara yang juga terbatas," tukas Guspardi. (h/len)

Reporter : Leni Marlina /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]