Menaker Ida: Mangkir Bayar THR Pekerja, Perusahaan Kena Sanksi


Senin, 06 April 2020 - 23:22:56 WIB
Menaker Ida: Mangkir Bayar THR Pekerja, Perusahaan Kena Sanksi Menaker Ida Fauziyah. Foto: Kemnaker RI

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tetap dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, meskipun saat ini terjadi pandemi Covid-19.
 
Ketentuan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
 
"THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," kata Menaker Ida, dilansir dari laman resmi Kemnaker RI, Senin (6/4/2020).

Menaker Ida mengingatkan, pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar. 
 
"Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada Pekerja/Buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administrasi," ujar Menaker Ida
 
Menaker Ida mengatakan, dalam hal pengusaha kesulitan membayar THR, maka dapat ditempuh mekanisme dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut. Misalnya, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. 
 
Kedua, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat ditangguhkan pembayarannya pada jangka waktu tertentu yang disepakati.
 
"Apabila jangka waktu penahapan atau penundaan yang disepakati telah berakhir, namun perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar hasil pemeriksaan Pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
 
Selain masalah THR, dalam Raker ini, Menaker Ida juga memaparkan kebijakan pemerintah terhadap masuknya TKA dari Tiongkok; langkah pemerintah mengatasi PHK akibat Covid-19; dan bantuan Kemnaker kepada pekerja informal serta pemenuhan kebutuhan dasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara yang melakukan Lockdown khususnya di negara penempatan.
 
Raker virtual bersama ini juga diikuti Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto; Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo; dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Budie Utama Razak. (*)

 Sumber : Kemnaker RI /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 07 Mei 2020 - 07:06:57 WIB

    Beredar Surat Edaran Menaker RI, THR Bisa Dicicil dan Ditunda?

    Beredar Surat Edaran Menaker RI, THR Bisa Dicicil dan Ditunda? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idulfitri di masa pandemi versi corona atau Covid-19. SE itu berno.
  • Jumat, 10 April 2020 - 16:03:56 WIB

    Menaker Minta Pengusaha Tak PHK Pekerja

    Menaker Minta Pengusaha Tak PHK Pekerja JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala u.
  • Senin, 06 April 2020 - 23:08:40 WIB

    Menaker Ida Minta Dinas Tenaga Kerja Laporkan Data PHK

    Menaker Ida Minta Dinas Tenaga Kerja Laporkan Data PHK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) se-Indonesia untuk segera menginventarisir data pekerja yang dapat menerima program Kartu Prakerja, teruta.
  • Ahad, 29 Maret 2020 - 17:54:43 WIB

    Menaker Desak Dunia Usaha Lakukan Disinfektan di Tempat Kerja

    Menaker Desak Dunia Usaha Lakukan Disinfektan di Tempat Kerja JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendorong dunia usaha untuk melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh area kerja sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran virus Coron.
  • Rabu, 18 Maret 2020 - 16:55:39 WIB

    SE Menaker Terbit, Pegawai Swasta yang Libur karena Corona Wajib Terima Gaji Full

    SE Menaker Terbit, Pegawai Swasta yang Libur karena Corona Wajib Terima Gaji Full JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggul.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]