Langkah Antisipatif Penanganan Dampak Corona ala KKP RI


Senin, 06 April 2020 - 23:56:48 WIB
Langkah Antisipatif Penanganan Dampak Corona ala KKP RI

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan jajarannya telah melakukan sejumlah langkah antisipatif untuk percepatan penanganan dampak Covid-19. Di antara langkah-langkah tersebut yakni, mendata estimasi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama April-Juni 2020.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendata semua infrastruktur rantai dingin (cold storage) yang tersebar di Indonesia. Menteri Edhy menegaskan, pihaknya juga menyusun rencana penguatan terhadap hasil-hasil produksi perikanan seperti mencari jalan keluar terhadap akses pemasaran. Penguatan lainnya ialah melaksanakan program "Bulan Bakti Perikanan: Lawan Corona dengan Makan Ikan."

"Jalan keluar terhadap akses pemasaran lainnya melalui penyiapan sarana media penjualan ikan secara online," jelas Menteri Edhy saat rapat kerja yang dilakukan secara virtual dengan Komisi IV DPR Republik Indonesia, dilansir dari laman resmi KKP RI, Senin (6/4).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Sudin tersebut, Menteri Edhy mengusulkan sejumlah paket stimulus ekonomi seperti, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memasukkan produk pangan berupa ikan segar dan produk olahan ikan sebagai salah satu bahan pokok penting yang dapat diakses oleh masyarakat penerima melalui e-waroeng. Dia juga meminta gubernur, bupati, walikota, bisa memasukkan produk-produk perikanan dalam program-program perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD.

"Para nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petambak garam yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan pelaku UMK dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bidang kelautan dan perikanan, dapat menjadi keluarga penerima manfaat dari PKH dan BPNT," sambungnya.

Selanjutnya, Menteri Edhy mengusulkan agar pemerintah maupun BUMN bisa melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya serta produk-prduk UKM yang tidak terserap pasar. Tujuannya, agar bisa membantu keberlanjutan usaha di masa pandemi Covid-19.

Menteri Edhy mengaku terbuka untuk meningkatkan dana penanganan dampak Covid-19 dan meminta waktu untuk kembali melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020.

"Tambahan (anggaran penanganan Covid-19) yang akan diusulkan Komisi IV akan menjadi pertimbangan," jelas Menteri Edhy.

Adapun rapat kerja antara KKP dengan Komisi IV DPR hari ini, menghasilkan 4 butir kesimpulan. Pertama, Komisi IV menerima penjelasan KKP sesuai amanat Inpres Nomor 4 tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan. Kedua, Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bansos, khususnya untuk masyarakat, nelayan, pembudidaya, petambak dan pengolah & pemasaran hasil perikanan yang terdampak Covid-19 sebesar Rp + 600 miliar atau setara 10% dari pagu anggaran KKP 2020.

Ketiga, Komisi IV mendorong KKP memprioritaskan program-program untuk menyangga produksi komoditas perikanan dan pergaraman dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, terutama ikan serta memberikan paket stimulus ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Paket tersebut seperti kemudahan restrukturisasi pinjaman kepada UMKM unit pengolahan ikan, eksportir, serta masyarakat yang terkena dampak covid dalam rangka pemulihan ekonomi.

"Keempat, Komisi IV meminta KKP untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebelum rapat kerja tanggal 13 April 2020," kata Ketua Komisi IV, Sudin sekaligus menutup rapat. (*)

 Sumber : KKP RI /  Editor : Milna

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]