Bincang Online TIDI, Penanggulangan Pandemi Covid-19 Butuh Respon Cepat Pemimpin


Selasa, 07 April 2020 - 09:24:47 WIB
Bincang Online TIDI, Penanggulangan Pandemi  Covid-19 Butuh Respon Cepat Pemimpin Ilustrasi

HARIANHALUAN.COM,PADANG-The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) mengadakan Bincang Online Pemuda dengan tema dampak COVID-19 terhadap perekonomian Sumbar .

Dalam kegiatan ini TIDI menghadirkan pemateri Dr. Irfan Aulia M.Psi dari Diaspora Muda Sumbar, Arya Sandhiyudha Ph.D pengamat internasional sekaligus Direktur Eksekutif TIDI, Hafiz Rahman Ph.D pakar UMKM dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Reido Deskumar, ST dari Koordinator TIDI Sumbar. Acara yang dimoderatori oleh Faizil Putra, S.Pt ini menghadirkan peserta bukan hanya dari Sumbar namun juga berasal dari luar daerah, Minggu 5 Desember 2020. 

Baca Juga : Pria Lajang Lebih Berisiko Terkena Penyakit Mematikan Ini

Menurut Arya Sandhiyudha “Dampak korona itu yang paling penting adalah responsive leadership. Respon pemimpin yang cepat akan sangat membantu. Bukan soal lockdown atau tidak nya. Karena tidak semua yang melakukan lockdown itu berhasil justru malah ada negara yang tidak berhasil. Seperti di india jumlah eksponensialnya naik, jumlah yang meninggal juga meningkat. Adapun tidak lockdown namun gagal seperti inggris dan amerika serikat. Hal ini disebabkan oleh lambatnya respon pemerintahnya dan menganggap enteng. Faktor pemimpin yang abai dan tidak menganggap ini adalah suatu yang krusial diperhatikan menjadi penting. Bahkan lebih penting dari pilihan lockdown atau tidak lockdown.

Selain itu hal yang bisa diambil pelajaran dari luar negeri seperti Itali yang hampir memiliki kesamaan dengan Indonesia khusunya Sumbar yaitu orangnya suka berkumpul dan berinteraksi. Sehingga social distancing dan physical distencing tidak diterapkan oleh masyarakat. Maka himbauan Gubernur Sumbar yang sudah disampaikan terkait dengan pembatasan akvitas social harus benar-benar bisa diterapkan di masyarakat.

Baca Juga : Dokter Maxi: Percepatan Vaksinasi Butuh Peran Seluruh Elemen Masyarakat

Arya Sandhiyudha menambahkan “Ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil oleh Sumbar dari kasus pandemic COVID-19 diluar negeri  :

Kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab dan tidak membuat guyonan-guyonan konyol. Hal ini butuh dilakukan dengan pendekatan Transparent and Crucial Approach yaitu setiap pemerintah di semua levelnya sesuai dengan UUD no 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah wajib menyampaikan kepada khalayak terkait dengan hal aktual. Seperti perkembangan kasus, jumlah meninggal, penyebaran kasus. Karena hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan banyak orang.

Baca Juga : Sumbar 155 Kasus, Jabar dan DKI Terbanyak Penambahan Positif Covid-19 Sabtu Ini

Pendekatan membangun masyarakat informasi yaitu masyarakat yang haus informasi namun semangat untuk berpartisipasi

Pendekatan penguatan instrument medic yaitu melengkapi tenaga kesehat, fasilitas kesehatan dan prosedurnya. Masyarakat harus didorang dengan layanan yang cepat dan murah terkait dengan instrument kesehatan. Misalnya di Sumbar bisa dilihat apakah rumah sakit rujukan sudah cukup yang berbanding dengan potensi perkembangan kasus.

Baca Juga : Ini Tips Mencegah Dehidrasi Kulit saat Berpuasa

Pendekatan yang berorentasi rumah sakit dengan berbasis rayonisasi. Ini dilakukan untuk menghindari penumpukan kasus orang-orang yang batuk atau sekedar demam biasa namun melakukan pengecekan di rumah sakit rujukan COVID-19. Mumpung kasusnya belum besar dan masih dalam kondisi normal untuk merencakan dengan lebih tenang.

Selain itu pendekatan dengan kebijakan yang mampu memutus sirkuit dengan secara ketat menerapkan home base learning menutup semua sekolah, pusat-pusat pekerjaan dihentikan untuk sementara watu. Namun disisi lain pemerintah harus menyediakan daily need service yang bagus untuk kebutuhan dasar dengan memberdayakan BUMD memberdayakan CSR perusahaan swasta dengan berbentuk barang tidak dengan bantuan berupa uang karena akan rawan untuk dikorupsi.

Sedangkan Dr. Irfan Aulia M.Psi menjelaskan kunci dari penyebaran virus ini adalah karena kita lemah dengan diagnistik dan asesmen sehingga kita akan lemah dengan intervensi karena datanya tidak valid dan akurat. Pemerintah harus cepat melakukan diagnostik mana yang terpapar, mana yang tidak terpapar. Dan memastikan algoritma prosedur dilakukan dengan baik. Kenapa penting diagnostic untuk mendapatkan keakuratan data untuk melakukan lockdown atau circuit breaker.

Sumbar saat ini sedang melakukan diagnostik dengan akurat. Bahkan rapit test dengan dilakukan di daerah sendiri sehingga data cepat didadap dan akurat. Kenapa penting diagnostic untuk mendapatkan keakuratan data untuk melakukan lockdown atau breaking circuit.

Yang pasti kena dampak disektor ekonomi adalah orang yang daily living yaitu makan hari ini bayar hari ini. Hal ini harus dilakukan dengan back up jaring pengaman sosial dan komunitas. Pemerintah daerah memilik anggaran terbatas sehingga yang perlu ditingkatkan adalah civil participacy. Memperperkuat jaring sosial. Mendorong diri kita untuk saling peduli dilingkungan terkecil kita. Dengan cara bantu orang disekitar kita. Sehingga kolaborasi masyarakat bisa menghidupkan antar mereka.

"Untuk saat ini perlu adanya langkah taktis untuk UMKM walaupun warung tutup namun dapur tetap buka sehingga makanan masih tetap dipesan dan diantar." 

Dr. Irfan Aulia menambahkan Gubernur Sumbar diawal pemerintahan 2009 dihadapkan dengan bencana gempa yang sangat berdampak besar terhadap perekonomian Sumbar, tentu dengan Gubernur yang sama saat covid 19 ini, optimis pemerintah daerah Sumbar bisa menangani dengan baik.

Dilain hal Hafiz Rahman Ph.D menjelaskan COVID-19 membuat UMKM terpukul, mobilitas manusia dibatasi. Sehingga yang dibutuhkan perekonomian/UMKM harus mobilitas barang agar tidak tepengaruh jika nanti ada karantina wilayah/PSBB dengan cara UMKM Online. Kalaupun nanti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumbar diterapkan perlu beberapa hal yang disiapkan diantaranya fasilitas logistik barang dapat terjamin dengan baik, memfasilitasi UMKM memperbaiki daya saing dengan membantu akases keuangan, memfasilitasi pasar UMKM untuk mengkonsumsi produk UMKM

Salin itu Hafiz Rahman menambahkan sektor yang paling berdampak terkait COVID-19 yaitu sektor informal dikarenakan tidak bisa mengakses secara online, dan tidak memiliki skala usaha untuk bertahan. Solusinya yaitu bantuan langsung tunai. Dengan cara memberdayakan ekonomi umat. Serta dengan memobilisasi dana CRS perusahaan. Dan yang terpenting dengan cara memperkuat data base siapa yang dibantu dan dengan system satu pintu.

Koordinator TIDI Sumbar Reido Deskumar mengatakan “ Kita mengapresiasi kerja cepat pemerintah provinsi sumatera barat dalam penanganan wabah COVID-19. Dengan segala kebijakan yang sudah diambil, mulai dari realokasi APBD 22 M untuk penanganan kasus covid, penambahan stock 1000 ton beras dari 2600 ton kebutuhan pokok dan lainya.

Dalam hal ini perlu kontrol semua pihak sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sangat dikhawatirkan salah sasaran atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu adanya intruksi Gubernur Sumbar agar masyarakat membatasi kegiatan diluar rumah, tentu hal ini akan berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat terutama UMKM dan buruh harian.

Jumlah UMKM saat ini sektar 593 ribu didalamnya terdapat usaha mikro 89%, kecil 9% dan sudah termasuk didalamnya food car, café/warung dan pengrajin. Angka ini cukup besar sehingga pemerintah daerah diharapkan tidak hanya tegantung kepada realokasi APBD yang sudah direncanakan. Namun perlu adanya koordinasi dengan semua elemen masyarakat. Seperti komunitas pemuda, lembaga social masyarakat bahkan dengan perantau Sumbar.

"Hal penting lainya, agar UMKM bisa tetap berjalan dan diberdayakan, pemerintah daerah harus membuat program-program berbasis teknologi. Sehingga walaupun adanya pembatas akvitas namun UMKM masih bisa tetap berjalan,"  ujarnya.

Pasien COVID-19 di Sumbar dibawa oleh orang lain atau orang sumbar yang baru datang dari daerah terjangkit covid. Tentu dengan pulangnya perantau dari berbagai daerah ke kampung halaman, berpotensi peningkatan penderita COVID 19 di Sumbar. Kalaupun tetap pulang kampung perlu, dilakukan pengawasan saat melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Agar tetap efektif program isolasi mandiri ini perlu diikut sertakan pihak yang berwenang misalkan Intelkam Polri (polisi) untuk melakukan pengawasan. 

Editor : Dodi | Sumber : Rls
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]