Komisi V DPRD Sumbar Sesalkan Pemprov Tak Perhatikan Kebutuhan Tenaga Medis


Kamis, 09 April 2020 - 16:01:05 WIB
Komisi V DPRD Sumbar Sesalkan Pemprov Tak Perhatikan Kebutuhan Tenaga Medis Nofrizon

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi V DPRD Sumbar Nofrizon menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang tidak memperhatikan masalah kebutuhan tenaga medis di lapangan. Terutama persoalan penginapan yang representatif bagi tenaga medis di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Kota Bukittinggi.

"Saya menyesalkan pemprov dalam hal ini. Dari informasi yang saya terima sampai sekarang gubernur masih belum menyediakan tempat tinggal yang layak bagi petugas medis di RSAM Bukittinggi, padahal kondisi mereka tidak bisa pulang ke kos maupun ke rumah. Karena masyarakat menolak, takut mereka menularkan virus," katanya, Kamis (9/4).

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Menurut Nofrizon, cukup banyak tempat atau hotel yang bisa dipakai sementara waktu untuk penginapan tenaga medis RSAM Bukittinggi. Namun kenyataannya hingga sekarang Pemprov belum mengambil keputusan menyediakan penginapan yang representatif.

"Kalau di Kota Padang, tenaga medis ini sudah disediakan hotel sebagai tempat tinggal sementara, yakni di Edotel. Nah harusnya petugas medis di Bukittinggi juga seperti itu. Kan ada hotel Novotel yang telah tutup beroperasi, itu bisa dipakai, atau hotel lainnya, bisa juga menggunakan istana Bung Hatta. Banyak kok yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal bagi petugas medis sebagai yang berada di garda terdepan menangani permasalahan Covid-19 ini," jelas Nofrizon.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

Lebih jauh ia mengungkapkan, tidak hanya persoalan penginapan yang dihadapi oleh tenaga medis. Banyak hal lainnya yang harus menjadi perhatian Pemprov, seperti gizi petugas medis, insentif, dan terpenting ketersediaan alat pelindung diri (APD). 

Sementara, dari informasi OPD terkait di Pemprov saat rapat kerja dengan Komisi V, Selasa (7/4), petugas yang menjaga di perbatasan, sudah dikucurkan anggaran sekitar Rp1 miliar lebih untuk memenuhi kebutuhan mereka di lapangan. Menurut dia, DPRD mengapresiasi langkah tersebut, tetapi seharusnya hal serupa juga diberikan kepada petugas medis di RSAM yang setiap hari bergelut dengan pasien Covid-19.

Baca Juga : Terjun ke Politik, Athari Gauthi Ardi: Ingin Kampung Seperti Jakarta

"Berdasarkan rapat bersama dengan mitra kerja seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD, Sekretaris BPBD menginformasikan kepada kami untuk kebutuhan petugas di lapangan telah diambil dari dana tidak terduga sebesar Rp1 M lebih. Kami apresiasi langkah cepat itu, tetapi kenapa petugas medis tidak diberikan pula," tuturnya.

Nofrizon mendesak agar Pemprov segera mengkucurkan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan pagi petugas medis yang menangani pasien Covid-19. Sebab dengan meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 ini setiap harinya, maka beban kerja petugas medis akan semakin berat.

Baca Juga : Ada Gerakan Mau Kudeta Cak Imin dari Kursi Ketum PKB, Benarkah?

Selain persoalan kebutuhan tenaga medis, Nofrizon juga meminta Pemprov Sumbar mengkaji ulang data penerima bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat miskin baru yang tidak masuk dalam penerima bantuan.

"Jangan pakai juga data lama di Dinsos itu. Bantuan yang akan diberikan harus didata ulang, disesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan. Karena ada yang miskin baru, dan pendatang, kalau pakai data lama akan terjadi permasalan baru dan keributan di tengah masyarakat," ungkapnya.

Pihaknya berharap Pemprov bisa bergerak cepat mengatasi persoalan Covid-19 ini. Banyak masyarakat yang terdampak, tapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. (*)

Reporter : Leni Marlina | Editor : NOVA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]