Esok Lusa, Bos Dempo Menjalani Sidang Perdana


Sabtu, 11 April 2020 - 22:32:30 WIB
Esok Lusa, Bos Dempo Menjalani Sidang Perdana Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan, berkas dugaan pemberian suap ke Pengdilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Ist

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Kasus dugaan suap yang menjerat MYK kepada Bupati Solok Selatan non aktif MZ, segera sidangkan. Pasalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, telah menetapkan jadwal sidang. Menurut Panitera muda (Panmud) Tipikor PN Kelas IA Padang, Rimson Situmorang, mengatakan sidang perdana pada tanggal 15 April 2020.

“Ada tiga majelis hakim yang menangani perkara tersebut, yakninya Yose Rizal selaku ketua majelis dan didampingi oleh M.Takdir dan Zaleka masing-masing sebagai hakim anggota,” katanya, Minggu (11/4/2020).

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ricky Benindo Maghaz, pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan untuk sidang perdana, beragendakan pembacaan dakwaan. Tak hanya itu saja, tim JPU KPK juga telah menyiapkan  sejumlah orang saksi terkait kasus tersebut. 

“Untuk sidang perdana itu pembacaan surat dakwaan dari JPU, dan nanti ada beberapa orang jaksa yang tergabung dalam tim,” ujarnya.

Seperti ramai diberitakan, KPK menyerahkan berkas perkara berinisial MYK, yang diduga memberikan suap kepada Bupati Solok Selatan non aktif. Dimana perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh KPK pada tanggal 19 Maret 2020 lalu, dan diserahkan kepengadilan pada tanggal 31 Maret 2020 untuk disidangkan.

Tersangka MYK yang kini berada di rumah tahanan (rutan) Anak Air, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sebelumnya MYK berada di rutan KPK.

MYK sendiri dikenakan pasal yang disangkakan yakninya dakwaan alternatif, pertama pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor  20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 4 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, suap kepada Bupati Solok Selatan non aktif, dalam rangka pembangunan masjid agung  dan pembangunan jembatan ambayan, pada tahun 2018, di Kabupaten Solok Selatan. Saat itu, Bupati Solok Selatan memberikan kesempatan kepada terdakwa MYK , untuk mengerjakannya sesuai dengan proses lelang. Bupati memerintahkan anak buahnya, agar proyek tersebut dikerjakan oleh MYK, namun MYK tidak mengerjakan proyek tersebut, bahkan diberikan kepada orang lain. Kesempatan memberikan lelang tersebut, MYK memberikan hadiah kepada bupati. Sehingganya bupati harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. (*)

Reporter : Milna /  Editor : Milna

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]