Warga Positif Corona, Masyarakat Minta Pemerintah Aktifkan Posko Batas Kecamatan


Ahad, 12 April 2020 - 18:00:30 WIB
Warga Positif Corona, Masyarakat Minta Pemerintah Aktifkan Posko Batas Kecamatan Rangkaian unit mobil Satuan Sabhara Polres Pasaman saat melakukan upaya penyemprotan cairan desinfektan ke daerah Kecamatan Simpati, yang merupakan daerah asal 2 warga yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 baru-baru ini. Foto dok Humas Polres Pasaman.

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Sejumlah masyarakat dari Kecamatan Tigonagari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, wilayah yang berbatasan langsung dengan lokasi terakhir keberadaan dua pasien positif Covid-19 daerah itu, meminta pihak pemerintah daerah mengaktifkan posko perbatasan pemantauan kedua wilayah.

"Secara sosial kultur, kedua wilayah ini bisa disebut hidup bersama dalam tatanan sosial yang dekat sehingga perlu ada pengawasan khusus bagi masyarakat yang berlalu lalang dari dan menuju kecamatan ini ke daerah kecamatan Simpati," kata salah seorang tokoh pemuda setempat, Rodi Anjasman SH, saat dihubungi di Ladang Panjang, Kecamatan Tigonagari, Minggu (12/4/2020).

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan guna mencegah meluasnya dampak sebaran virus pandemi dunia itu ke daerahnya, akibat risiko penyebaran tidak terdeteksi dini karena ada warga dua wilayah yang secara tidak sengaja pernah berada dekat atau bersentuhan langsung dengan warga berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Ia mengungkapkan, pasca sudah dikonfirmasinya dua warga positif terinfeksi virus corona oleh pihak gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Pasaman, cukup menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang berbatasan langsung dengan wilayah permukiman kedua pasien.

"Saya khawatir akan ada tindakan sendiri-sendiri tanpa kendali yang jelas dari masyarakat, seperti menolak kedatangan warga luar daerah ini dan atau yang terburuk adalah tindakan anti sosial lainnya yang tentu saja akan memperburuk keadaan dan berimbas pada konflik antar kelompok masyarakat," sebutnya.

Terkait kemungkinan keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah berbagai tingkatan di daerah itu, ia menegaskan dalam konteks menyelamatkan masyarakat dan menjaga kondusifnya ketertiban umum, seharusnya masalah anggaran terbatas tidak perlu jadi alasan.

Ia berpendapat, ada banyak cara untuk mengatasi kendala yang terjadi karena regulasi untuk itu sudah tersedia dan lembaga pengendalinya juga sudah dibentuk.

"Andai memang terkendala anggaran lantas mengapa di daerah lain bisa dilakukan, padahal seluruhnya merujuk pada situasi dan kondisi yang sama dalam mengambil kebijakan," ungkapnya mempertanyakan.

Ia bersama warga lainnya berharap kondisi yang terkesan sudah terjadi pembiaran dan kelalain oleh para pemangku kepentingan bisa segera diatasi demi memberikan kualitas layanan publik yang prima dan terukur sebagai hak masyarakat daerah itu secara umum.

"Tidak yang salah jika anggaran dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, apalagi dalam kondisi seperti ini," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Tokoh Masyarakat asal Kecamatan Simpati, Sumatera Barat, Rispondi, meminta pihak pemerintah daerah setempat agar lebih reaktif dan terukur dalam menangani penyebaran virus covid-19, khususnya di kawasan itu yang warganya sudah dinyatakan positif terjangkit.

"Saya melihat ada kebingungan dari pihak pemerintah daerah dalam menangani penyebaran wabah ini, padahal sesuai informasi yang dilansir beberapa media massa, sudah ada anggaran yang bisa diarahkan sebanyak puluhan miliar," ungkapnya di Lubuksikaping, Kamis (9/4/2020).

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Pasaman, AKBP Hendri Yahya, mengimbau masyarakat daerah itu khususnya kawasan yang sudah ditemukan warga positif terjangkit virus covid-19 seperti Kecamatan Simpati, Sumatera Barat.

"Penyakit akibat terinfeksi virus covid-19 bukanlah penyakit aib, jangan kucilkan orang-orang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dalam pergaulan sosial sehari-hari," ucapnya menyikapi dialog tentang adanya informasi tentang kondisi tertekan seorang warga yang dikucilkan karena berstatus ODP dengan petugas Puskesmas setempat. (*)

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]