Positif Corona Kota Padang Naik Drastis, DPRD Ingatkan Pemko Segera Ajukan PSBB


Ahad, 12 April 2020 - 20:32:23 WIB
Positif Corona Kota Padang Naik Drastis, DPRD Ingatkan Pemko Segera Ajukan PSBB Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kota Padang agar, segera mulai menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara tegas, guna mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pembatasan sosial berskala besar adalah, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

"Pembatasan sosial berskala besar merupakan, bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di suatu wilayah," ungkap Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim, Minggu (12/4). Upaya ini menurut undang-undang, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Baca Juga : Hadiri Wirid di Perumda AM Padang, Hendri Septa Ajak Tingkatkan Kepedulian

Ia mengemukakan, sangat penting bagi pemerintah kota untuk menyamakan pemahaman dan visi dalam menangani wabah COVID-19. Ketika pemerintah pusat mengumumkan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, ia mengatakan, maka pemerintah daerah mesti segera mengikutinya.

"Dalam kondisi merebaknya wabah COVID-19 di beberapa daerah, muncul berbagai kebijakan lockdown atau darurat daerah. Tapi harus disadari semua pihak, mesti kembali pada ketentuan hukum agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat. Harus tegakkan aturan. Kebijakan darurat daerah COVID-19 dengan pertimbangan dampaknya secara matang," tambahnya.

Baca Juga : Pemko Padang Gelar Bimtek PPRG Tahun 2021

Ia mengemukakan, penerapan kebijakan darurat daerah mesti mempertimbangkan kesiapan penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesiapan anggaran daerah untuk tanggap darurat COVID-19, kesiapan pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, serta kesiapan fasilitas kesehatan dan ruang karantina serta tenaga medis hingga ke daerah pinggiran .

"Semua hal harus dihitung secara matang. Jaga kondusivitas dan ketenangan masyarakat. Sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan COVID-19 juga harus memadai hingga ke pinggiran, jika terjadi darurat COVID-19 di daerah," katanya. (h/ade)

Baca Juga : Pandemi Belum Reda, Warga Padang Takut Berobat ke Puskesmas

Reporter : Ade B Kurniati | Editor : Heldi Satria
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]