Pidana Mati Menanti Walinagari Jika Tak Hati-Hati Gunakan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19


Senin, 13 April 2020 - 14:12:08 WIB
Pidana Mati Menanti Walinagari Jika Tak Hati-Hati Gunakan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 Ilustrasi

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Praktisi hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Dr Zulfikri Pohan mengingatkan, para walinagari di Kabupaten Pasaman, waspada menggunakan dana nagari (desa) untuk penanggulangan wabah Virus Corona (Covid-19). 

"Hati-hati menggunakan dana nagari untuk menanggulangi wabah Covid 19, bisa pidana mati. Harus jelas payung hukumnya, jangan nanti sudah digunakan malah tersangkut hukum," ujar Zulfikri, di laman facebooknya, Senin.

Putra kelahiran Panti ini, mengatakan, imbauan itu bukan untuk menakut-nakuti para walinagari di daerah itu dalam penggunaan dana desa untuk kepentingan penanganan wabah Corona di masing-masing nagari. 

"Cuma mengingatkan, karena ada yang menelepon saya bolehkah dana nagari ini digunakan untuk menanggulangi bencana Covid 19, dan untuk kegiatan apa saja yang boleh, terus bagaimana mekanismenya," ujar Zulfikri. 

Menurutnya, pertanyaan dari sejumlah walinagari itu perlu ia jawab, karena sejalan dengan profesinya sebagai praktisi hukum sekaligus pengajar di salah satu perguruan tinggi kenamaan di Riau. 

"Saya kira pertanyaan ini berlaku buat semua walinagari dan masyarakat, jadi perlu dijawab biar ndak jadi keraguan dan perdebatan sesaat saja," tukasnya. 

Ia menambahkan, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari negara (APBN), sehingga lembaga anti rasuah seperti KPK berhak melakukan pengawasan dan mengontrol penggunaan dana tersebut. 

"Pertama, perlu saya tekankan dana nagari ini dana negara. Maka KPK berwenang mengontrolnya, pasal 2 ayat (2) UU 31 tahun 1999, mengancam hukuman mati jika menyalahgunakan dana bencana. Jika Covid 19 ini dijadikan bencana, maka hati-hati, jangan sampai dana disalahgunakan alias di korupsi," pungkasnya. 

Para walinagari, kata dia, perlu memahami aturan hukum penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19, agar walinagari aman dan bebas dari jeratan hukum di kemudian hari nanti. 

"Dalam menggunakan dana desa, bagaimana agar tidak salah gunakan, maka perlu diperhatikan dasar hukum penggunaan dana ini, antara lain; Permendes Nomor 11 Tahun 2019, tentang peruntukan dana desa atau nagari, SE Mendes Nomor 8 Tahun 2020, tentang desa tanggap Covid 19," ujarnya.

Ia menyarankan, nagari yang akan menggunakan dana desa untuk penanganan Covid-19, harus membentuk atau menetapkan Tim Relawan tanggap Covid 19 di nagari, anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"Selain itu, merubah APB Desa atau Nagari, dengan musyawarah nagari. Jika sudah jadi kawasan KLB bisa langsung diubah. Untuk pencairan dana tersebut perlu dokumen, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Nagari serta Surat Kuasa penggunaan dana dari Bupati setempat," katanya. (*) 

Reporter : Yudi Lubis /  Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]