Terdampak Covid-19, Kadin Pasaman Minta Pemkab Selamatkan Pelaku UMKM


Senin, 13 April 2020 - 15:41:35 WIB
Terdampak Covid-19, Kadin Pasaman Minta Pemkab Selamatkan Pelaku UMKM Ilustrasi

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, meminta pihak pemerintah kabupaten setempat segera menyelamatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang turut terdampak pasca pemberlakuan pembatasan sosial oleh pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19 di daerah itu.

"Kami sudah banyak menerima keluhan dan pengaduan tentang kendala operasional yang dialami pelaku usaha tersebut, mulai dari penurunan pendapatan, penghentian operasional usaha hingga kendala pembayaran cicilan ke pihak perbankan yang hingga saat ini penagihannya masih berjalan," kata Ketua Kadin Daerah Pasaman, Asrial SP, di Lubuksikaping, Senin (13/04).

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut sudah beberapa kali ia bicarakan dengan pihak terkait, namun hingga saat ini belum ada bentuk solusi yang dilahirkan akibat belum turunnya instruksi yang jelas terkait hal tersebut.

Diakuinya, pasca diumumkannya skema baru penagihan kredit bagi kelompok pelaku UMKM oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memberi kelonggaran berupa penundaan pembayaran cicilan hutang selama satu tahun ke depan, cukup memberi angin segar bagi pelaku usaha ditengah hantaman wabah Covid-19 yang sedang melanda negara ini.

"Namun pada pelaksanaannya di tingkat bawah, berdasarkan pengamatan kami ternyata masih sulit untuk diberlakukan karena ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pihak perbankan terkait operasionalnya dan masih ditemukan ketidaksinkronan pemahaman tentang debitur kategori mana yang akan diberikan keringanan sesuai skema tersebut," ungkapnya.

Situasi tersebut, jelasnya, tentu membutuhkan regulasi yang tepat serta ketegasan sikap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya melindungi masyarakat pelaku usaha di daerahnya masing-masing.

Karena, lanjutnya, disamping keharusan memberi kemudahan dan kelonggaran bagi dunia usaha, pemerintah juga dihadapkan pada keharusan menyelamatkan bidang perbankan demi menjaga sektor tersebut tetap sehat dan memiliki kemampuan memberikan pelayanan bagi nasabahnya.

"Harus ada perumusan yang tepat dan cepat karena kerugian yang dialami dunia usaha akan terus terjadi setiap hari dan dikhawatirkan makin memperburuk situasi ekonomi nasional karena makin melemahnya daya beli masyarakat kecil dan menengah," kata dia.

Sementara itu, pemilik usaha Kipang Pulut Ita di Kecamatan Bonjol, Zainal Abidin, mengatakan sejak terjadinya pemurunan omzet seiring berkurangnya serapan pasar terhadap produksi yang dihasilkan, ia pun memutuskan menghentikan segala aktifitas usaha dan terpaksa memberhentikan sebanyak 18 orang karyawannya.

"Penghentian usaha itu dilakukan demi menahan laju kerugian yang kami alami, namun masalah tidak berhenti sampai disitu karena masih ada kewajiban cicilan yang harus dilunasi ke pihak perbankan," ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, upaya menghentikan usaha seperti yang kami lakukan itu justru menghilangkan tingkat kepercayaan kreditur sehingga ada upaya terkesan pemaksaan dari pihak perbankan kepada mereka untuk melunasi seluruh pinjaman beserta bunganya.

Seakan-akan, lanjutnya, pihak perbankan tidak memperdulikan kondisi usaha mereka yang harus patah akibat kerugian yang diderita dan lebih memilih melakukan penyitaan terhadap jaminan aset yang diagunkan pada saat pengajuan proses peminjaman.

"Terus terang ini sangat berat kami terima karena disaat kami membutuhkan kekuatan modal baru untuk kembali menjalankan usaha kami, yang terjadi justru kami dihadapkan pada situasi harus kehilangan aset tanpa ada tawar menawar lagi tentang solusi apa yang terbaik agar kedua belah pihak bisa terakomodir kepentingannya," sesal dia.

Pantauan HarianHaluan.com, sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengeluhkan masih berjalannya penagihan kepada mereka meskipun operasional usaha yang mereka jalankan terhambat dan berimbas pada pemasukan, pasca pemberlakuan pembatasan sosial oleh pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19.

Hingga saat ini belum ada penerapan regulasi apapun di daerah itu pasca dimumkannya skema penundaan pemungutan cicilan seperti yang sudah diumumkan pihak pemerintah pusat.(*)

Reporter : Rully Firmansyah / Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]