Wakil Bupati Pasaman Sebut Dana Penanganan Covid-19 Belum Jelas


Selasa, 14 April 2020 - 13:40:51 WIB
Wakil Bupati Pasaman Sebut Dana Penanganan Covid-19 Belum Jelas Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama.

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama mengungkap nilai total dana daerah itu yang dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19 masih belum jelas hingga Senin kemarin (13/4/2020). "Bupati Pasaman sudah berkali-kali memerintahkan namun hingga kemarin memang belum ada kejelasan baik nominal maupun bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya menahan laju potensi penyebaran wabah tersebut di daerah ini," sebutnya di Lubuksikaping, Selasa(14/4/2020).

Terkait bentuk kendala yang dihadapi pihaknya, dia mengaku juga tidak mengetahui kendala teknis apa yang dihadapi Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) terkait. "Seluruhnya diserahkan ke pihak Sekretariat Daerah, semoga tim kerja yang ditunjuk bisa menuntaskan secepat mungkin demi kepentingan masyarakat luas ditengah pandemi," harapnya.

Disinggung tentang aktifitas Palang Merah Indonesia (PMI) setempat. Menurutnya, pada 2020 anggaran kegiatan organisasi kemanusiaan itu sudah dihilangkan dengan nilai total anggaran sebelumnya sebesar Rp120 juta. "Praktis dalam menjalankan misi kemanusiaan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi ini, teman-teman PMI harus bergerak tanpa anggaran yang cukup dengan mengandalkan sumbangan para pihak yang peduli," ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, meskipun cukup mengganggu kelancaran kegiatam mereka namun tidak menyurutkan langkah PMI Pasaman dalam peranan aktifnya melawan penyebaran virus Covid-19. "Sesuai misi kemanusiaan yang dibebankan kepada PMI, para relawan terus berakftifitas dengan semangat juang tinggu sebagai anak bangsa yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan kita semua mengapresiasi mereka sebagai pahlawan kemanusiaan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur 103 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk jaring pengaman sosial virus corona. Perintah ia keluarkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (14/4/2020).

Perintah tersebut dikeluarkan setelah dia mencermati APBD di sejumlah daerah. Dari pencermatan tersebut, Jokowi mengatakan masih menemukan kepala daerah yang APBD-nya tidak berubah. "Ada beberapa daerah yang APBD-nya bussines as usual, belum menganggarkan jaring pengaman sosial," katanya, Selasa (14/4). (*)

Reporter : Rully Firmansyah /  Editor : Agoes Embun

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]