Politikus Ini Sebut Kartu Prakerja Tercela dan Koruptif


Selasa, 14 April 2020 - 20:55:30 WIB
Politikus Ini Sebut Kartu Prakerja Tercela dan Koruptif Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politikus Partai Demokrat Rachland Nasidik menyatakan Kartu Prakerja yang salah satu programnya pelatihan daring (online) sebagai solusi andalan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) adalah program tercela.

"Itu kebijakan tercela dan harus segera diperbaiki. Pertama, pelatihan online itu tidak relevan saat ini," kata Rachland dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Dia pun mempertanyakan apakah lowongan pekerjaan dan peluang berusaha tersedia di tengah kondisi penyebaran virus corona (Covid-19). Rachland mengingatkan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi saat ini ini diprediksi minus.

"Bisnis di mana-mana bangkrut. PHK melonjak. Kenapa jalan keluarnya pelatihan online?" katanya.

Rachland mengimbau anggaran sebesar Rp20 triliun yang digelontorkan lewat Kartu Prakerja sebaiknya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat yang sedang kesusahan.

Menurutnya, multiplier effect dari langkah itu bisa memutar roda ekonomi.

"Kalau rakyat diberi uang, mereka masih bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Petani, nelayan, bahkan pabrik masih bisa bekerja karena beras, ikan, mie instan, sabun dan lain-lain masih bisa dibeli," kata Rachland.

Selanjutnya, dia menuding Kartu Prakerja sebagai program tercela karena bau amis kolusi.

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi itu menyatakan aplikator yang ditunjuk untuk menjual materi pelatihan online beranggaran Rp5,6 triliun itu adalah perusahaan milik salah satu staf khusus presiden. 

"Itu jelas korup. Apakah karena itu pasal tidak bisa dipidana dalam Perppu Covid-19 dibuat?" katanya.

Diketahui, Jokowi telah meneken Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19. Salah satu poin dalam Perppu itu adalah pejabat pemerintah tak bisa digugat pidana maupun perdata akibat melaksanakan amanat dengan iktikad baik sesuai beleid tersebut.

Rachland pun meminta pemerintah menghapus pendanaan bagi pelatihan online dan menggunakan seluruh anggaran sebesar Rp20 triliun Kartu Prakerja untuk BLT.

Terakhir, Rachland meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) segera memberhentikan Staf Khusus Presiden yang mencoba memanfaatkan program Kartu Prakerja.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pendaftaran program kartu prakerja sudah resmi dibuka untuk gelombang pertama sebanyak 164 ribu peserta.

"Pendaftaran dibuka per minggu dan gelombang pertama ini akan direkrut 164 ribu peserta," ujar Airlangga dalam konferensi pers pada Sabtu (11/4).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan dalam empat hari sejak dibuka sudah masuk 4 juta pendaftar program kartu prakerja.

"Untuk program prakerja sejak dirilis (4 hari lalu) telah terdaftar empat juta orang melalui situs resmi www.prakerja.go.id," kata Denni dalam konferensi pers di Kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa petang.

Denni memaparkan hasil pendaftaran gelombang pertama akan diumumkan sehari setelah tenggat waktu, yaitu Jumat (17/4). Jika belum diterima pada gelombang pertama, pendaftar dapat bergabung di gelombang kedua dan tidak perlu mengulang proses dari awal.

Pemerintah bekerja sama dengan beberapa platform digital, seperti Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, dan Pijar. Sementara, untuk pembayaran uang insentif bisa dilakukan melalui BNI, OVO, Gopay, dan Link Aja.

Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Denni mengungkap uang insentif bagi penerima manfaat kartu prakerja akan ditransfer ketika pelatihan sudah rampung.

"Setelah pelatihan dituntaskan kami akan transfer. Bukan tunai. Tapi ke rekening bank atau e-wallet yang dipilih. Silahkan pilih ovo, link aja, gopay atau rekening bank," paparnya.(*)
 

 Sumber : cnnindonesia /  Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]