Terhalang Regulasi, Penyaluran Beras Bantuan untuk Masyarakat Sawahlunto Bakal Kandas


Selasa, 14 April 2020 - 23:25:30 WIB
Terhalang Regulasi, Penyaluran Beras Bantuan untuk Masyarakat Sawahlunto Bakal Kandas Beras bantuan pemerintah pusat masuk gudang di Sawahlunto. (Foto: Fadil)

SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Harapan masyarakat Sawahlunto untuk mendapatkan bantuan beras yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebanyak 100 ton, yang tiba Kamis (9/4) pekan lalu, bakal kandas.

Pemerintah Sawahlunto terhalang regulasi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok yang berstatus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut. Ada regulasi yang belum bisa dipenuhi untuk membagikan beras bantuan pusat tersebut kepada masyarakat.

“Sesuai dengan kriteria, daerah yang bisa membagikan cadangan beras pemerintah itu, harus berada di zona merah, sedangkan Sawahlunto bukan zona merah,” ungkap Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD-PPA) Sawahlunto, Dedi Syahendri kepada Haluan, Selasa (14/4/2020).

Namun demikian, lanjut Dedi, pemerintah daerah bisa saja membagikan beras yang telah masuk ke gudang tersebut, dengan cara mengubah surat sebelumnya, dengan mengubah status beras tersebut menjadi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Namun konsekuensi untuk perubahan status dari CBP ke CPP itu, Sawahlunto harus menebus beras tersebut. Menurut jebolan STPDN itu, jika berubah status menjadi CPP, pemerintah daerah harus menebus beras medium itu dengan harga Rp10.543 per kilogram. “Sekitar Rp1 miliar lebih dana yang dibutuhkan untuk 100 ton beras tersebut,” ungkap Dedi.

Kebutuhan anggaran itu, ujarnya, belum termasuk dengan biaya distribusi dari gudang Bulog ke gudang di Sawahlunto, hingga kemudian didistribusikan ke desa dan kelurahan, yang diajukan sekitar Rp100 juta.

Sebelumnya, Plt Sekretaris Daerah Sawahlunto, Irzam K mengatakan, Pemerintah Sawahlunto tengah melakukan validasi data dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam proses pendistribusian beras.

Sebagian besar masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai buruh serabutan, sangat mengharapkan pemerintah dapat menyalurkan beras bantuan tersebut sesegera mungkin. Sebab, masyarakat merasakan dampak besar atas kejadian bencana non alam tersebut.

“Pegerakan ekonomi sudah sangat lemah, bahkan bisa dibilang tidak lagi berdenyut Pak. Uang ojek dalam seharinya hanya cukup untuk beli bahan bakar saja, masyarakat sudah tidak lagi keluar rumah,” ungkap Edi (43) salah seorang tukang ojek di Pasar Sawahlunto.

Bapak tiga anak itu mengaku sangat mengharapkan bantuan beras yang disampaikan pemerintah tersebut. Baginya, bantuan beras sangat dibutuhkan demi kelangsungan makan keluarganya.

Lain Edi, lain pula dengan Nana (39). Warga Kecamatan Lembah Segar itu meminta pemerintah tidak mempermainkan masyarakatnya. “Jangan dipermainkanlah kami orang kecil ini. Katanya akan dibantu, disuruh data ke kelurahan. Sekarang ndak jadi dibagikan, gimana sebenarnya,” ujar Nana.(*)

Reporter : Fadilla Jusman /  Editor : Nova Anggraini

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]