Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

ANCAMAN BAGI PRINSIP NEGARA HUKUM


Kamis, 16 April 2020 - 10:41:48 WIB
ANCAMAN BAGI PRINSIP NEGARA HUKUM


Oleh : Alirman Sori
(Anggota DPD RI)


A.  PENDAHULUAN

Pada 31 Maret 2020 adalah hari yang bersejarah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu No. 1/2020). Perppu No. 1/2020 ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 yang semakin meningkat dampaknya di Indonesia dalam konteks kesehatan, sosial dan ekonomi.

Perppu tersebut memuat beberapa isu hukum dalam materi muatannya yang terbagi dalam isu kebijakan keuangan negara, perpajakan dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Dalam pandangan ini, penulis akan menyoroti bagian kebijakan stabilitas sistem keuangan dimana terdapat ketentuan Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang memberikan kewenangan tak terbatas dalam pengelolaan keuangan negara dan kekebalan hukum bagi para pejabat/pegawai yang yang melaksanakan kewenangan berdasarkan Perppu No. 1/2020 sehingga tidak dapat digugat ke muka pengadilan.
Pasal 27 secara lengkap mengatur: 

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. 

Anggota-Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. 

Pengaturan di atas memunculkan suatu pertanyaan hukum terkait materi muatan dalam Perppu No. 1/2020 terhadap prinsip konstitusional negara hukum di Indonesia yang tidak bisa disimpangi. 

PRINSIP NEGARA HUKUM KONSTITUSIONAL

Pendefinisian negara hukum sebagai konsep/teori selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu berdasarkan dasar kontekstual menurut masa konsep/teori itu dikeluarkan. Sebut saja Plato dan Aristoteles yang mendefinisikan negara hukum berdasarkan fungsinya sebagai konsep payung bagi beberapa instrumen hukum dan kelembagaan demi melindungi warga negara dari kekuasaan negara. Kemudian, gagasan ini dilanjutkan dengan beragam cara salah satunya oleh Thomas Aquinas yang mengungkapkan bahwa negara hukum sebagai suatu konsep pembatasan kedaulatan oleh hukum. Pada intinya kedua gagasan awal ini mengarahkan konsep negara hukum sebagai bentuk pembatasan kekuasaan negara/kedaulatan berdasarkan hukum yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara.

Selanjutnya, pendefinisian konsep negara tersebut masih terus berkembang menurut konteks zamannya. Salah satu pendapat mengenai negara hukum ini dikemukakan oleh Raz dimana ia menyatakan bahwa: “negara hukum mengandung arti harfiah atas apa yang dikatakannya. Yaitu, negara berdasarkan pada hukum. Lalu, mengambil pengertiannya secara lebih luas bermakna masyarakat harus taat pada hukum dan diatur olehnya”.

Pada pendekatan pengertian Raz tersebut, ia bermaksud bahwa sesungguhnya pengertian dari negara hukum ialah sesederhana atas negara yang dijalankan atas suatu hukum. Lalu, semua masyarakat yang terlingkupi dalam negara tesebut harus taat dan diatur atau berperilaku sesuai dengan hukum yang mengatur negara tersebut. Namun, pada konsep yang dikemukakan oleh Raz ini sudah mulai ada penempatan sejajar antara negara dan masyarakat untuk sama-sama tunduk pada hukum. Sehingga, hukum tidak semata menjadi alat pembatas kedaulatan negara atau untuk melindungi warga negara/masyarakat dari kesewenang-wenangan negara semata.

Kemudian, gagasan yang dikemukakan oleh Raz tersebut semakin dirincikan oleh Thomas Carothers dimana ia mengungkapkan bahwa: “negara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dimana hukum-hukum dipahami oleh publik, jernih maknanya, dan diterapkan secara sama pada semua orang. Hukum menjaga dan menyokong kebebasan sipil dan politik yang telah memperoleh status sebagai hak asasi manusia universal lebih dari setengah abad terakhir. Secara khusus, siapapun yang disangka atas suatu kejahatan memiliki hak atas perlakuan yang adil dan praduga tak bersalah sampai dinyatakan bersalah. Lembaga-lembaga utama dari sistem hukum, termasuk pengadilan, kejaksaaan dan polisi mesti adil, kompeten dan efisien. Para hakim bersikap imparsial dan independen tidak dipengaruhi atau dimanipulasi oleh politik. Mungkin yang terpenting, pemerintah menyatu dalam suatu kerangka hukum yang menyeluruh, para pejabatnya menerima bahwa hukum akan diterapkan pada perilaku mereka sendiri, dan pemerintah berupaya untuk taat pada hukum”.

Pendapat Carothers tersebut terlihat lebih luas karena ia merincikan begitu banyak unsur pembentuk dari negara hukum. Pada pendapatnya tersebut ia mempromosikan konsep jaminan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, asas legalitas dan penerapan hukum yang tak pandang bulu sebagai unsur yang termaktub dalam konsep negara hukum.

Lalu. perkembangan teori negara hukum berdasarkan pencacahan unsur-unsur yang membangunnya yang terbaru diusung oleh Adriaan W. Bedner, ia menjelaskan bahwa negara hukum itu dapat diidentifikasi sebagai negara hukum apabila memenuhi elemen dari negara hukum yang terbagi meliputi:
Elemen prosedural, meliputi:
Pemerintahan dengan hukum (rule by law);

  • Tindakan negara harus tunduk pada hukum;
  • Legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang); dan
  • Demokrasi (persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan hukum).
  • Elemen substantif, meliputi:
  • Subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental keadilan;
  • Perlindungan hak asasi dan kebebasan perorangan;
  • Pemajuan hak asasi sosial; dan
  • Perlindungan hak kelompok.
  • Elemen mekanisme kontrol, meliputi:
  • Lembaga peradilan yang independen (terkadang diperluas menjadi trias politica); dan
  • Lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum.

Maka, apabila kita hubungkan keseluruhan pendapat-pendapat mengenai definisi/konsep negara hukum yang telah dipaparkan sebelumnya. Akan didapati beberapa titik pertautan bahwa negara hukum menghendaki keberadaan:

  • Jaminan hak asasi manusia;
  • Pembatasan kekuasaan (terkadang diperluas menjadi pembagian kekuasaan);
  • Asas legalitas dalam pemerintahan maupun peradilan;
  • Persamaan kedudukan di muka hukum dan peradilan;
  • Penerapan hukum yang tidak pandang bulu; dan
  • Peradilan independen.

Oleh karena itu, konsep negara hukum akan selalu selalu mencegah negara atau dalam hal paling teknisnya yaitu pemerintah untuk bertransformasi menjadi tiran. Ketiranian itu timbul karena ketiadaan batasan dalam penggunaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh negara, dimana mekanisasi kekuasaan/kewenangan tersebut berada di tangan para pejabat pemerintah/publik. Bahkan, negara yang dikuasai oleh suatu rezim pemerintahan yang demokratis pun akan tetap tak terhindar dari bahaya kesewenang-wenangan dengan ketiadaan pembatasan kekuasaan yang dilakukan oleh hukum dalam konsep negara hukum konstitusional.

Sebut saja pembentukan hukum yang menindas kepemilikan tanah komunal dari komunitas-komunitas adat. Kebutuhan akan penerapan konsep negara hukum konstitusional secara konsekuen sangatlah dibutuhkan saat ini. Didasari pada contoh faktual bahwa mode pemerintahan yang demokratis sekalipun tak dapat terhindar dari penyelewengan hukum yang menindas kelompok tertentu.

Sebagai anti-thesis atas hal tersebut, dipromosikanlah konsep negara hukum konstitusional. Dimana dalam negara hukum konstitusional tersebut, melingkupi demokrasi sebagai salah satu unsurnya. Penjelasan ini telah dilakukan pada paragraf-paragraf sebelumnya pada pembahasan yang telah dilakukan pada sub-bagian ini. Elaborasi lanjutan hendak dilakukan untuk menguatkan konsep negara hukum konstitusional yang dapat berdampak besar dalam memberikan legitimasi pada mode pemerintahan yang demokratis.

Legitimasi yang dimaksud ialah berupa poin akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, hal tersebut tidaklah dibuat-buat kehadirannya ataupun dipaksakan sebagai justifikasi akan kebaikan konsep negara hukum konstitusional. Hal tersebut berbasiskan atas titik pertautan konsep negara hukum yang berkembang hingga saat ini, dimana titik-titik pertautan tersebut berimplikasi pada penerapan 4 prinsip meliputi: 
bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang; 
supremasi hukum; 
bahwa secara prinsipil hukum harus ditegakkan terhadap siapapun tanpa diskriminasi (tanpa mengecualikan pihak tertentu atas penerapan hukum); 
prinsip untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dari segala instrumen hukum.

Keempat prinsip yang merupakan muara dari titik-titik pertautan atas konsep negara hukum konstitusional, menghasilkan suatu hal yang disebut sebagai akuntabilitas dari negara hukum konstitusional. Akuntabilitas itu termasuk melingkupi kesahihan kinerja pemerintahan dari negara hukum konstitusional yang diklaim berada dalam mode demokratis. Hal yang demikian itupun diamini oleh Valcke yang telah menghasilkan riset berkenaan dengan pendeteksian asal-muasal dan perkembangan konsep negara hukum konstitusional. Pada pendapatnya, Valcke berpendapat bahwa di hari-hari ini negara hukum konstitusional diartikan sebagai keberadaan demokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Louis-Alexandre Berg & Deval Desai menambahkan bahwa pada konteks ini, negara hukum konstitusional berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan sebagai suatu peraturan dan keadilan. Demikian pendapat tersebut diungkapkan oleh Louis-Alexandre Berg & Deval Desai. Sebab, negara hukum konstitusional akan senantiasa mengadakan pemerintahan berdasarkan penggunaan kekuasaan yang diselenggarakan secara merata dan berimbang. 

Merata ialah bahwa kekuasaan tersebut dilakukan tidak secara tersentralisir pada suatu pejabat pemerintahan semata. Akan tetapi, tersebar atau terbagi atau bahkan dipisahkan terhadap beberapa pejabat pemerintahan. Kemudian, berimbang yang dimaksudkan ialah bahwa pelaksanaan kekuasaan itu senantiasa diimbangi dengan konsekuensi sehingga dilaksanakan tidak dengan semena-mena. Hal inilah yang menjadi poin akuntabilitas pemerintahan dari negara hukum konstitusional yang berbasiskan pendekatan teori manajemen organisasi.

Berdasarkan pendekatan teori manajemen organisasi, akuntabilitas itu lahir karena relasi antara kewenangan dengan pertanggungjawaban. Dimana kewenangan secara konseptual merupakan kemampuan untuk memberikan perintah secara tepat, dan pertanggungjawaban adalah kemampuan untuk menaati langkah-langkah pelaksanaan kewenangan secara tepat. Selama terdapat keberimbangan antara kewenangan dengan pertanggungjawaban. Maka, akuntabilitas itu akan senantiasa hadir dalam negara hukum konstitusional.

Akuntabilitas sendiri merupakan kecakapan organisasi (dalam hal ini negara) untuk dapat dipercaya, maupun bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang memiliki konformitas terhadap prosedur dan berorientasi pada tujuan akhir yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendekatan prinsip-prinsip manajerial organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Fayol, didapati bahwa dari sedikitnya 14 prinsip yang harus ada. Salah satu diantaranya adalah keharusan adanya prinsip kewenangan berakuntabilitas. Pada gagasannya tersebut, Fayol berpendapat bahwa karena suatu jabatan berwenang untuk melakukan sesuatu maka ia juga harus bertanggungjawab atas kewenangan tersebut. Keberadaan mekanisme inilah yang akan memberikan derajat akuntabilitas dari adanya kewenangan yang dilekatkan pada pejabat dan peforma pejabat itu sendiri.

Lebih lanjut, Fayol berpendapat bahwa keberadaan check-balance melalui pelekatan kewenangan disertai dengan pertanggungjawabanlah yang akan menjamin kesuksesuan pencapaian tujuan organisasi.

Sehingga, dapat kembali ditegaskan bahwa merujuk pada prinsip negara hukum konstitusional. Akuntabilitas dari penyelenggara negara hukum konstitusional atau terhadap negara hukum konstitusional, hanya dapat terwujud jika pelaksanaan kekuasaannya didasarkan pada prosedur yaitu berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum konstitusional. Salah satu prinsip tersebut ialah tidak boleh adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, yang apabila dielaborasikan lebih lanjut diskriminasi ini termasuk dengan memberikan keistimewaan subjek hukum tertentu, untuk tidak menerima akibat hukum tertentu atas perubatan hukum yang ia lakukan. Bahkan secara lebih lanjut, penentuan akuntabilitas ini harus didasarkan pada konstitusi sebagai dasar prosedural atas kewenangan. Hal yang demikian inilah yang akan menentukan derajat akuntabilitas, keberadaan akuntabilitas ini bermuara pada prinsip “no authority without responsibility” sebagai prinsip turunan dari pembatasan kekuasaan berdasarkan negara hukum.

PERPPU 1/2020 ANCAMAN BAGI PRINSIP NEGARA HUKUM

Analisis hukum dalam bagian ini akan menjawab pertanyaan dalam bagian isu hukum yang telah dijabarkan sebelumnya secara konkrit, yaitu terkait kesesuaian materi muatan Perppu No. 1/2020 terhadap prinsip negara hukum konstitusional yang dianut oleh Indonesia.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyatakan dengan tegas melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan diri sebagai negara hukum konstitusional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan termasuk Perppu yang akan disahkan menjadi UU haruslah bersandar pada prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya sebagai suatu titik pertautan dari definisi-definisi negara hukum yang telah mengemuka dari beberapa zaman. Lalu, UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi yang ada di Indonesia harus menjadi norma dasar bagi negara/pemerintah serta warga negaranya dalam berperilaku.

UUD 1945 lah yang kemudian hadir untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang terhadap warga negara, melindungi warga negara dengan menjamin hak asasinya, serta menyiapkan pranata hukum untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran yang terjadi. 
Terkait dengan hal itu, maka terdapat dua prinsip dasar negara hukum yang dilanggar dengan adanya keberadaan Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang berbunyi:
Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merrrpakan kerrrgian negara. 

Anggota-Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. 

Prinsip negara hukum pertama yang dilanggar adalah kekuasaan yang tidak terbatas oleh pemerintah atau lembaga anggota KSSK dalam hal pengelolaan keuangan negara.  Pasal 27 ayat (1) jelas mengatur bahwa semua biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara, maka dengan demikian pemerintah atau lembaga anggota KSKK mempunyai kewenangan yang tidak terbatas dalam pengelolaan keuangan negara yang sangat besar ini.  Padahal prinsip negara hukum adalah kekuasaan yang terbatas agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan yang merugikan negara dan bangsa. Dengan demikian ketentuan ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang telah jelas diatur dalam Konstitusi kita.

Prinsip negara hukum kedua yang dilanggar adalah adanya imunitas dari pemerintah dan lembaga negara sehingga menjadi kebal hukum dan tidak tersentuh hukum. Pasal 27 ayat (2) dan (3) Perppu No. 1/2020 menempatkan pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan Perppu No. 1/2020 menjadi kebal hukum dan tidak dapat diajukan upaya litigasi atas pelanggaran yang mungkin saja terjadi. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum dan peradilan yang merupakan salah satu prinsip yang mengemuka di negara hukum. Negara atau dalam hal ini pemerintah harusnya tunduk pada ketentuan UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Equality before the Law ini selain ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 juga diperkuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1/2020 pastinya merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya juga tunduk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut sebagaimana ditekankan oleh Raz dan Carothers dalam pendapatnya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pun ditentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini kembali menekankan bahwa tidak boleh adanya perbedaan perlakuan terhadap orang-orang tertentu di muka hukum. Sehingga, ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Perppu No. 1/2020 sangat jelas bertentangan dengan konsep negara hukum.

Pada akhirnya esensi awal negara hukum yang dihadirkan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara dari kesewenang-wenangan negara pun menjadi hilang. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perppu No. 1/2020 yang bahkan mengecualikan tindakan dan/atau keputusan dari pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1/2020 sebagai objek gugatan di peradilan tata usaha negara. Pengaturan tersebut benar-benar telah merusak esensi awal negara hukum dan bahkan pelanggaran nyata atas tindakan negara terhadap hukum yang seharusnya membatasinya yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Keberadaan pasal a quo mengakibatkan derajat akuntabilitas negara hukum Indonesia menjadi rendah bahkan tidak ada sama sekali. Demikian hal ini tersebut terjadi dikarenakan kewenangan yang ada, menyalahi prosedural yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945. Konsekuensi logis dari hal tersebut bermuara ketiadaan akuntabilitas atas kewenangan tersebut.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diuraikan adalah bahwa negara Indonesia yang melakukan self-declare sebagai negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menandakan bahwa segala bentuk pelaksanaan kewenangan negara dan tingkah laku masyarakat dan warga negaranya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di UUD 1945. Kemudian, Indonesia juga harus mampu menjalankan prinsip-prinsip negara hukum yang apabila disarikan dari berbagai pendapat ahli meliputi:

  • Jaminan hak asasi manusia;
  • Pembatasan kekuasaan (terkadang diperluas menjadi pembagian kekuasaan);
  • Asas legalitas dalam pemerintahan maupun peradilan;
  • Persamaan kedudukan di muka hukum dan peradilan;
  • Penerapan hukum yang tidak pandang bulu; dan
  • Peradilan independen.

Pemberian kekusaan yang tidak terbatas serta imunitas/kekebalan hukum atas pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas Perppu No. 1/2020, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 Perppu No. 1/2020 sangat jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, ketentuan pasal 27 Perppu No. 1/2020 harus dihapuskan agar Negara Hukum dapat tegak di Bumi Indonesia, bahkan yang lebih  tepat menurut penulis  Perppu ini ‘’ditolak’’ untuk tidak  dijadikan undang-undang. Perppu ini melindungi penyelenggara terbebas dari pertanggungjawaban dan berpotensi terjadinya abuse of power dan tidak sesuai dengan prinsip/teori “no authority without responsibility”. (*)

 Editor : Dodi

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]