Dua Warganya Positif, DPRD Pasaman Pertanyakan Keseriusan Eksekutif Tangani Corona


Kamis, 16 April 2020 - 15:10:13 WIB
Dua Warganya Positif, DPRD Pasaman Pertanyakan Keseriusan Eksekutif Tangani Corona Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman, Rudi Apriasi.

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman, Rudi Apriasi mempertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) Pasaman dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di daerah itu.

Pasalnya, kata Ketua DPC Partai Demokrat Pasaman ini, sejauh ini pihaknya (DPRD) belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah setempat terkait besaran anggaran dana untuk penanganan Covid-19 serta langkah-langkah konkrit lainnya.

"Dalam rapat kerja gabungan komisi-komisi DPRD, kemarin tidak satupun dihadiri OPD Pemkab Pasaman. Tampak sekali tidak seriusnya, meski mereka sudah diundang. Kami dari Komisi 2 menyampaikan beberapa hal pertanyaan," ujar Rudi kepada Haluan Media Group (HMG), Kamis (16/4/2020).

Diantaranya, kata dia, pihaknya mempertanyakan besaran biaya refocusing serta penggunaan dana tersebut untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasaman. Sebab, dana yang direfocusing itu bersumber dari APBD.

Selain itu, kata Rudi, pihaknya juga mempertanyakan masih minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan. Sebagai garda terdepan penanganan Covid-19, menurutnya petugas kesehatan ini rentan terpapar virus corona.

"Di lapangan, saya banyak menerima keluhan dari para petugas kesehatan kita tentang keselamatan diri mereka yang terabaikan. Sebab, mereka tidak dilengkapi APD, jadi rentan terpapar," imbuhnya.

Ia pun meminta Pemda setempat segera menyediakan kebutuhan APD tersebut, termasuk menyediakan alat rapid test guna mendeteksi warga terpapar Corona secara lebih cepat dan massal.

"Kita minta kepada Pemda untuk menyediakan APD dan menyediakan alat untuk Rapid Tes secukupnya. Rapid tes penting dilakukan untuk mengetahui masyarakat di daerah itu terpapar positif Covid-19 atau tidak, untuk mengambil tindakan penanganan berikutnya," tukasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk segera menganggarkan Jaring Pengaman Sosial (JPS), menginstruksikan nagari secepatnya menganggarkan dana desa (nagari) untuk penanggulangan Covid-19.

"Menurut kami JPS ini penting sekali, agar masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini bisa bernafas lega, karena sebahagian mata pencaharian mereka hilang akibat ini. Masyarakat juga harus diberi bantuan sembako," katanya.

Untuk menekan laju penyebaran virus corona di tengah masyarakat, Rudi, meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap para perantau dari zona merah yang baru saja pulang kampung ke daerah itu.

"Sudah berapa orang perantau yang masuk ke Pasaman melalui perbatasan Sumut, Rokan Hulu, Riau dan perantau yang masuk dari provinsi lain? Ini harus dicatat, harus segera dipetakan atau ditindaklanjuti penanganannya oleh tenaga kesehatan dimasing-masing nagari," ujarnya.

Ia mengingatkan, agar Pemda memasukkan jaringan internet dalam anggaran Refocusing tersebut, guna membantu para mahasiswa mengikuti perkuliahan online dari kampung halamannya.

"Ini juga penting, untuk membantu adik-adik mahasiswa di daerah terisolir, seperti di Kecamatan Mapattunggul Selatan dan Mapattunggul," ucapnya. (*)

Reporter : Yudi Lubis /  Editor : Milna Miana

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]