Dharmasraya Belum Siap Jalankan PSBB


Sabtu, 18 April 2020 - 10:24:31 WIB
Dharmasraya Belum Siap Jalankan PSBB Pemeriksaan terhadap orang yang masuk Sumbar sudah dilakukan beberapa waktu lalu di perbatasan Sumbar dengan Jambi di Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.ist

DHARMASRAYA,HARIANHALUAN.COM - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Sumatera Barat sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nomor HK.01.07/MENKES/260/2020, tentang penetapan PSBB Sumbar dalam rangka percepatan penanggulangan COVID 19. Untuk Kabupaten Dharmasraya sepertinya belum siap untuk mengahadapi dan menjalankan PSBB tersebut.

Pasalnya, semenjak pandemi COVID 19 sudah terpapar di Indonesia umumnya dan Sumbar khususnya, masyarakat kecil yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari dengan penghasilan setiap harinya sudah mengeluh dan bahkan sudah banyak kehilangan mata pencaharian dan sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya pedagang keliling, pedagang di sekolah sekolah, pengusaha laundry dan banyak lagi contohnya yang lain.

Pantauan Haluan di lapangan, bantuan langsung dari Pemkab Dharmasraya belum ada tampak khususnya bagi masyarakat yang terdampak, kecuali kelompok kelompok masyarakat yang peduli dengan masyarakat terdampak, seperti LSM, yayasan, serta kelompok masyarakat lainnya yang mengumpulkan dana sumbangan dari donatur yang dibelikan untuk kebutuhan pokok dan disalurkan langsung kepada masyarakat miskin terdampak.

Bukannya tidak ada gerakan, pada dua pekan lalu, Banggar DPRD dengan TAPD Dharmasraya sudah melakukan rapat, merencanakan akan merealokasi anggaran sebesar Rp 70 milyar, termasuk ke dalamnya pengadaan APD dan Alkes lainnya. Kartu keluarga (KK) masyarakat sudah dikumpulkan, namun sampai berita ini diturunkan, realisasinya belum ada.

Bupati Dharmasraya melalui Sekdakab Dharmasraya, H Adlisman, M.Si, ysng dikonfirmasi Hsluan terkait PSBB khususnya di Dharmasraya, menjelaskan, penerapan PSBB itu bukan PSBB kabupaten, tetapi PSBB provinsi dengan demikian Pemprov yang menetapkan aturan pelaksanaan, sedangkan menjalankan apa yang sudah ditetapkan tersebut.

Terkait pagu dana untuk bantuan bahan pokok tersebut kata putra Sitiung ini, Pemkab Dharmasraya menunggu kepastian pagu bansos tunai dari Kemensos, karena harus dipastikan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten nantinya."Indeks bantuan bahan pokok dari APBD Kabupaten Dharmasraya Rp 200 ribu per KK selama 3 bulan mulai April sampai Juni," katanya.

Ia juga memaparkan, data sementara karena  data tersebut bisa berubah setelah pagu bansos yang lain tersebut final. "Sekitar 31 ribu KK calon penerima, dengan anggaran sekitar  Rp18 miliar untuk tiga bulan," ungkapnya.

Pemkab Dharmasraya merencanakan pada pekan ke empat April, bsntuan tersebut skan didistribusikan yang mana direncnakan penyaluran diantar langsung oleh tim distribusi di nagari, jorong, didukung Babinsa dan Babinkamtibmas masing masing nagari.

"Prinsipnya kita ingin segera menyalurkannya, tapi tentu yang tidak menyalahi aturan," tutup Adlisman. (*)

 

Reporter : Maryadi /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]