Ketua DPRD Pariaman dan Padang Pariaman Sepakat Corona Musuh Bersama


Senin, 20 April 2020 - 09:41:47 WIB
Ketua DPRD Pariaman dan Padang Pariaman Sepakat Corona Musuh Bersama Arwinsyah dan Fitri Nora

PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM — Seluruh anggota DPRD di kota dan kabupaten harus peduli dan aktif menghadapi pandemi Covid-19. Mereka bisa menggunakan seluruh fungsi dan kewenangan  yang dimiliki untuk melindungi rakyat dan daerahnya masing-masing.

Demikian pokok pikiran yang diungkapkan Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora dan Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Arwinsyah kepada Haluan di Pariaman, akhir pekan lalu.

Baca Juga : Pemerintah Ingin Setop Impor BBM, PKS: Jangan Sekedar Pepesan Kosong

Ditemui secara terpisah, dua pimpinan dewan dari Partai Gerindra itu menyatakan, secara kelembagaan, baik DPRD kabupaten maupun kota, sudah setuju dan merelakan penggeseran dan pemotongan anggaran kedewanan tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. 

“Kami sudah mengadakan pertemuan dengan TAPD dan menyampaikan, apa yang harus dilakukan, kita lakukan. Silahkan potong sepanjang jelas penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pemotongan itu berasal dari anggaran perjalanan dinas, pansus, reses dan bimtek dari total 20 anggota DPRD Kota Pariaman,” kata Fitri Nora. 

Baca Juga : PKS Kota Batam Targetkan Perolehan Kursi Dua Kali Lipat di Pemilu 2024

Prinsipnya, baik DPRD Kota Pariaman maupun DPRD Kabupaten Padang Pariaman, mendukung sepenuhnya upaya pemerintah kota dan kabupaten menghadapi pandemi Covid-19. 
“Sepanjang itu dilakukan sesuai aturan dan ketentuan berlaku, DPRD pasti mendukung,” kata Ketua DPRD Padang Pariaman.

Seperti DAK dinas kesehatan dialokasikan pada pembangunan atau pembuatan tempat isolasi, dan anggaranya dialokasikan Rp36 miliar. Sementara, untuk alat pelindung diri (APD) Padang Pariaman juga telah melakukan penggeseran anggara Rp13,6 miliar. 

Baca Juga : Daftarkan Logo Partai atas Nama SBY, Ketua DPC PD Dharmasraya: Cegah Penyalahgunaan oleh Pihak Lain

Jadi ke depan di Padang Pariaman tidak ada lagi istilah petugas yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 tidak memili APD atau kekurangan APD.
 "Anggara itu selain intuk membeli baju hazmat juga digunakan untuk pembelian masker dan juga operasional untuk pencegahan Covid-19," ujar Arwinsyah.

Selain pemotongan anggaran kedewanan, Arwinsyah menyebutkan, seluruh anggota DPRD kabupaten yang berjumlah 40 orang, termasuk dirinya, sejak sebulan lebih lalu sudah bergerak dan mengawal masyarakat di dapilnya masing-masing.

Baca Juga : DPC Partai Demokrat Dharmasraya Sampaikan Surat Pengaduan dan Perlindungan Hukum ke Polres Setempat

“Ada yang melakukan penyemprotan desinfektan, membagikan masker sambil menjelaskan bahaya virus corona dan cara pencegahannya, termasuk membantu warga yang terdampak secara ekonomi,” kata Ketua DPRD Padang Pariaman.

 Arwinsyah dan Fitri Nora sepakat, ada dua poin penting yang harus dilakukan bersama.

Pertama memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan kedua penanganan dampak ekonomi  masyarakat. 
"Di Kota Pariaman, dari Rp21 miliar dana hasil penggeseran di sejumlah OPD diarahkan untuk dua poin itu. Karena dewan bukan eksekutor, maka kami memyerahkan sepenuhnya penggunaan anggaran itu kepada pemerintah kota. Dewan mengawasi dan kalau bisa terlibat dalam distribusi bersama-sama jajaran terkait," kata Fitri Nora. 

Selain dana kota dan kabupaten, penanganan Covid-19 juga didukung anggaran provinsi dan pusat. Apalagi dalam penerapan PSBB yang segera diberlakukan di Sumbar, tentu sejumlah bantuan juga akan didistribusikan ke daerah. 

"Kami meminta kalau ada bantuan untuk rakyat terdampak Covid-19 di daerah ini dari provinsi dan pusat, jangan berupa barang, tapi uang. Biar daerah yang membeli beras atau sembako untuk disalurkan ke masyarakat. Tujuannya agar barangnya cocok dengan kebutuhan rakyat dan ekonomi daerah juga tetap berputar," kata Fitri Nora.(*)

Reporter : Yuhendra/Zul Effendi | Editor : Nova Anggraini
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]