Ahli di Indonesia Setuju Jaga Jarak Sosial Sampai 2022


Senin, 20 April 2020 - 11:00:55 WIB
Ahli di Indonesia Setuju Jaga Jarak Sosial Sampai 2022 Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan social distancing maupun phsyical distancing memang harus dilakukan sampai 2022. Batasan jarak fisik dan sosial yang dimaksud bukan lockdown, namun perubahan gaya hidup masyarakat untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

Menurut Pandu, perubahan gaya hidup masyarakat yang paling sederhana adalah mencuci tangan, memakai masker, hingga menghindari kerumunan orang yang sangat padat.

Baca Juga : Pengendalian Perubahan Iklim, Presiden Jokowi Ajak Dunia Lakukan Aksi Nyata

Pernyataan Pandu ini menanggapi peneliti dari Harvard T.H. Chan School of Public Health yang memprediksi kebijakan batasan jarak fisik mesti diperpanjang hingga 2022 bila obat dan vaksin tak kunjung ditemukan.

"Jadi kita harus mengubah gaya hidup, bukan berarti harus lockdown sampai 2022. Akan tetapi, kita harus kurangi risiko-risiko yang meningkatkan penularan. Paling sederhana adalah semua orang harus cuci tangan dan pakai masker, meski mereka sudah kembali ke kehidupan sosial biasa dan menghindari kerumunan," ujar Pandu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (17/4).

Baca Juga : Sri Mulyani Sebut Pemakaian Konsumsi Listrik Tumbuh 3,3 Persen

Pandu mengatakan prediksi dari para peneliti Harvard ini mengacu pada banyaknya ketidakpastian terkait virus Covid-19. Ketidakpastian ini salah satunya adalah mutasi virus Covid-19 yang bisa menghambat penemuan vaksin dan obat.

Pandu mengatakan virus Covid-19 yang memiliki material genetik berupa RNA. Pada umumnya, virus RNA memiliki mutation rate yang tinggi dibandingkan dengan virus DNA atau dibandingkan dengan organisme lain seperti bakteri dan protozoa.

Baca Juga : Pemerintah Putuskan WNI dari India Boleh Masuk Indonesia dengan Prokes Ketat, Karantina 14 Hari

Ia mengatakan prediksi dari peneliti Harvard harus dipandang positif karena bisa membuat berbagai perubahan dari sisi kesehatan publik. Pemerintah harus mampu mempromosikan konsep kesehatan masyarakat.

Selain imbauan cuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan, pemerintah juga harus berperan untuk melakukan rekayasa sosial dan infrastruktur untuk menghindari area padat.

Baca Juga : MAKI: Apa Urusan Wakil Ketua DPR Kenalkan Penyidik KPK ke Walkot Tanjungbalai?

"Upaya kegiatan-kegiatan itu tidak lagi crowded area, tidak lagi stasiun penuh dengan orang dalam jumlah banyak. Masyarakat yang berada di area pada penduduk harus dipindah. Jakarta itu kan gaya hidupnya sangat padat," ujar Pandu.

Pandu mengatakan rekayasa sosial dan infrastruktur bisa dijadikan sebagai kebijakan pembangunan bagi seluruh pemerintah di seluruh dunia. Kebijakan dilakukan agar menjaga kesehatan masyarakat.

"Mungkin harus ada rekayasa sosial dan infrastruktur supaya masyarakat di padat penduduk itu dibangun apartemen atau rumah susun. Setiap infrastruktur bangunan rumah harus ada ventilasi yang selama ini bagian kesehatan dilupakan." kata Pandu.

Sebelumnya, gabungan peneliti dari Harvard T.H. Chan School of Public Health memprediksi kebijakan physical distancing (jaga jarak fisik) mesti diperpanjang hingga 2022 sebab sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang tersedia untuk mengobati pasien Covid-19.

"Kebijakan jaga jarak kemungkinan perlu dilakukan hingga 2022, kecuali sudah ada pengobatan dan vaksin yang tersedia untuk mengobati pasien Covid-19," kata salah satu peneliti Marc Lipsitch kepada jurnalis CNN. (*)

Editor : Nova Anggraini | Sumber : cnnindonesia
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]