Penggiat Nilai Penyaluran PKH di Pasaman Harus Ditinjau Ulang


Senin, 20 April 2020 - 18:32:12 WIB
Penggiat Nilai Penyaluran PKH di Pasaman Harus Ditinjau Ulang Ilustrasi

PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Kelompok penggiat anti korupsi dari Komite Penyelamat Aset Negara (KPAN) Kabupaten Pasaman, menilai penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah itu oleh pemerintah membutuhkan peninjauan ulang karena sarat kepentingan dan tidak tepat sasaran.

"Kami banyak menemukan kejanggalan pada pelaksanaannya, mulai dari tingkat validitas dan akirasi data penerima hingga pelaksanaannya yang tidak sesuai prosedur berlaku," kata juru bicara lembaga swadaya masyarakat tersebut, Muhammad Syafi'i, di Lubuksikaping, Senin (20/04).

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Virus Corona di Sumbar: Positif 204, Sembuh 99, dan Meninggal Dunia 3 Orang

Ia mencontohkan, seperti pelaksanaan program tersebut di Kecamatan Tigonagari pihaknya menemukan data penerima tidak sesuai dengan kelayakan sebagai target untuk diberikan bantuan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah dengan tumpang tindihnya data penerima bantuan langsung tunai terkait penanganan wabah Covid-19, sehingga banyak masyarakat yang lebih membutuhkan harus kehilangan haknya karena tidak terdata sebagai masyarakat miskin.

Baca Juga : Pasca Oknum Pegawai Lapas Terlibat Narkoba, Kalapas Bukittinggi Gelar Razia dan Bentuk Tim Khusus

"Adalah lumrah terjadi di daerah Pasaman ada seorang janda tua miskin dan hidup sebatang kara malah tidak mendapatkan skala prioritas untuk mendapatkan bantuan, seperti yang terjadi pada beberapa orang di Kecamatan Duokoto dan Tigonagari serta sejumlah kecamatan lainnya," ungkap dia.

Ia mengaku saat ini sedang menyusun data-data terkait kejanggalan yang terjadi dan segera melaporkannya ke pihak yang berwajib agar pihak terkait bisa bekerja sesuai aturan serta kelompok masyarakat sasaran beberapa program bantuan itu bisa mendapatkan haknya.

Baca Juga : Aksi Pencurian Kotak Amal di Dharmasraya Ini Terekam CCTV

Karena, lanjutnya, ada masyarakat yang tadinya tercatat sebagai penerima bantuan PKH tiba-tiba hilang haknya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

"Anehnya nominal serta orang yang dibantu juga tidak jelas dan bisa berganti begitu saja, dalam kondisi jelang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikhawatirkan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran akan menimbulkan konflik sosial ditengah - tengah masyarakat," ulas dia.

Baca Juga : Pemerintahan Kecamatan IV Jurai Lakukan Vaksinasi Covid-19

Ia berharap pihak terkait segera menindaklanjuti persoalan-persoalan penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan keresahan baru bagi masyarakat yang hidupnya sudah terhimpit berbagai masalah dampak pemberlakuan sejumlah pembatasan sosial sekaitan penanganan wabah Covid-19.

Terpisah, Kepala Polisi Resor (Kapolres) Pasaman, AKBP Hendri Yahya SE, mengimbau masyarakat agar saling bahu membahu dalam menghadapi situasi perang melawan wabah Covid-19.

"Mari saling bantu dan saling meringankan beban sesama serta selalu berupaya benar jika menyangkut penggunaan uang negara oleh institusi pemerintah terkait di berbagai tingkatan," imbaunya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan segan - segan menindak segala perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain.

"Tetap tenang dan jangan panik sera ikuti semua anjuran pemerintah terkait protokol penanganan Covid-19, jika mengetahui atau memiliki informasi tentang adanya dugaan perbuatan pidana agar segera melaporkan ke pihak berwajib untuk ditangani lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku," pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial setempat, Amdarisman, pada suatu kesempatan meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja para pendamping PKH tersebut. 

Tiga point disampaikan Kepala Dinas Sosial ini dengan tegas kepada para pendamping PKH tersebut, yakni pendamping PKH agar menjaga netralitas, jangan memobilisasi KPM, PKH kesalah satu kontestan pemilihan bupati dan wakil bupati serta walinagari. 

Berikutnya, bagi pendamping PKH yang ditemukan fakta tidak menjaga netralitas tersebut, akan diberi sanksi sesuai ketentuan berlaku. (*)

Reporter : Rully Firmansyah | Editor : Heldi Satria
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]