Selama PSBB Sumbar, Masyarakat Dilarang Nongkrong Lebih dari 5 Orang


Selasa, 21 April 2020 - 14:16:07 WIB
Selama PSBB Sumbar, Masyarakat Dilarang Nongkrong Lebih dari 5 Orang Foto: langgam.id

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar akhirnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di provinsi itu. Kebijakan ini mulai diberlakukan per Rabu, 22 April hingga 5 Mei 2020 nanti. Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno berharap masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut.

"Kita minta masyarakat memaklumi, pada dasarnya PSBB itu tidak melarang orang keluar rumah. Hanya saja tetap meminta masyarakat bertahan di rumah. Alasannya, untuk memutus mata rantai penularan virus Corona," kata Irwan, kemarin.

Selama pemberlakuan PSBB, kata Irwan, sekolah diliburkan, masyarakat dilarang melakukan kegiatan kerumunan lebih dari lima orang di tempat, termasuk beribadah di mesjid dan mushalla, dan lain yang telah di tuangkan dalam surat keputusan Gubernur Sumbar.

"Kecuali untuk kegiatan memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, seperti pasar rakyat, toko swalayan, minimarket, supermarket, hypermarket dan toko khusus yang berdiri sendiri maupun berada di pusat perbelanjaan, toko warung kelontong. Jasa binatu masih boleh beroperasi, sepanjang mentaati protokol kesehatan," ujar Irwan.

Lebih lanjut, kata Irwan, bahwa telah disepakati PSBB di mulai hari Rabu (22/4/2020) pukul 00:00 WIB selama 14 hari ke depan. Maka dari itu pula, Irwan meminta semua pihak agar melakukan sosialisasi secara gencar dari seluruh saluran media.

"PSBB di Sumbar ini dilaksanakan secara tegas yang akan dibantu oleh kepolisian dan TNI yang mengacu kepada Permenkes nomor 9 tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020," terang Irwan.

Irwan pun mencontohkan, disetiap perbatasan dengan provinsi lain, akan ada pembatasan moda transportasi sebanyak 50 persen. Apabila melebihi kapasitas tersebut, penumpang yang lain diturunkan, dan Pemprov serta kabupaten terkait sudah menyiapkan tenda sembari menunggu moda transportasi lainnya, seperti angkot-angkot dan jasa travel yang menawarkan.

"Bupati Walikota di Sumbar diberikan kewenangan untuk berimprovisasi sesuai kondisi daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan umum PSBB," tukasnya. (*)

Reporter : Milna Miana /  Editor : Milna Miana

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]