Ibas Minta Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Minerba


Rabu, 22 April 2020 - 12:58:30 WIB
Ibas Minta Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Tolak Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Minerba Edhie Baskoro Yudhoyono.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas memerintahkan seluruh Anggota Fraksi Demokrat untuk menolak atau menunda dengan menarik diri dari keanggotaan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19, seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba.

Pembahasan RUU tersebut saat ini tengah dibahas dibahas di DPR dan menjadi sorotan publik karena dibahas di tengah pandemi Covid-19. Sehingga dibutuhkan politik fraksi-fraksi di parlemen, dan sikap F-PD DPR menolak pembahasan RUU tersebut. Pembahasan RUU yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 dinilai tidak konsisten dan tidak terlalu penting, sehingga bisa dilakukan penundaan. 

Pemerintah dan DPR lebih baik fokus pada pembahasan RUU yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. "Untuk itu, dalam setiap pembahasan RUU apakah itu inisiatif dan atau non inisiatif DPR harus ditunda atau ditolak (menarik keanggotan Panja sementara ini) oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat, kecuali RUU yang berkaitan dengan penanganan #PandemiCOVID-19," kata Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Ketua Fraksi Partai Demokrat dalam keterangannya, Rabu (22/4/2020).

Situasi dunia dan Indonesia yang genting dan memprihatinkan, maka Fraksi Partai Demokrat (FPD) harus konsisten untuk hadir bantu rakyat dan pemerintah di setiap tingkatan. Semua pihak harus mencurahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi bahkan mencegah dampak Covid-19, sehingga harus menjadi perhatian bersama.

Demokrat tidak apriori: Ibas yang merupakan putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. menegaskan, fraksinya sama sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun, termasuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Minerba. “Tetapi kita harus bijak melihat situasi, waktu, kondisi dan prioritas, di mana saat ini terjadi pandemi Covid-19,” jelas Ibas.

Menurut Ibas, sikap itu diteguhkan oleh Fraksi Demokrat agar produk undang undang yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat. Sebab, bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini, sehingga harus menjadi perjuangan bersama, termasuk Fraksi Demokrat DPR. Pembahasan RUU yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 telah menimbulkan polemik di masyarakat, karenanya Fraksi Partai Demokrat DPR menolak membahas RUU tersebut dalam pandemi Covid-19 saat ini.

“Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona. Gotong Royong Bantu Rakyat dan Pemerintah,” pungkas Ibas atau Edhie Baskoro Yudhoyono .

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta publik untuk menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai cukup kontroversial di tengah pandemi Covid-19. Meskipun, tidak ada larangan bagi DPR untuk membahas sejumlah RUU yang akan berimplikasi terhadap publik, namun dikhawatirkan pembahasan tersebut akan mengurangi peran masyarakat dalam memberikan masukkan konstruktif saat pembahasan RUU. (*)

 Sumber : Haluan Media Group /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]