Ramai-ramai Kepala Daerah Kritik Perintah Jokowi, Aturan Gak Jelas!


Senin, 27 April 2020 - 04:43:58 WIB
Ramai-ramai Kepala Daerah Kritik Perintah Jokowi, Aturan Gak Jelas! Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Para kepala daerah penyangga DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) sepakat memperpanjang masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari ke depan terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu, yaitu 28 April 2020.
 
"Sepakat untuk memperpanjang PSBB dengan mengusulkan waktu pelaksanaan yang sama dan serentak agar memudahkan monitoring dan evaluasi," kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad petang.

Menurut dia, lima kepala daerah Bodebek akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik. Hal itu penerapan PSBB di Bodebek yang sudah berjalan sejak 15 April 2020 dinilai kurang efektif.

Baca Juga : Tinjau Bandara Soetta, Kapolri Minta Perketat Pengawasan Warga dari Luar Negeri

"Kurang efektif karena beberapa hal, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, aturan hukum yang tidak jelas, kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," kata perempuan yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Ade Yasin mengatakan, PSBB di Bodebek juga tidak berjalan maksimal karena kurangnya harmonisasi peraturan di kementerian. Seperti halnya kebijakan terkait pembatasan moda transportasi kereta rel listrik (KRL) dengan operasionalisasi industri.
 
"Muatan peraturannya masih tumpang-tindih dengan peraturan dari kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian," katanya.

Baca Juga : OTT Bupati Nganjuk Wujud Sinergitas KPK dan Polri yang Pertama Kali

Misalnya terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada Peraturan Kementerian Perindustrian sehingga peraturan kepala daerah tidak berlaku. (*)

Editor : Heldi Satria | Sumber : Warta Ekonomi
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]