10 Ribu Bidang Tanah di Sumbar Belum Bersertifikat


Jumat, 01 Mei 2020 - 06:25:09 WIB
10 Ribu Bidang Tanah di Sumbar Belum Bersertifikat jurnaljabar.id

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan fokus pencegahan korupsi di tahun 2020 meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah, serta tugas khusus lainnya.

KPK juga meminta Pemda untuk memenuhi dan menjalankan rencana aksi yang tertuang dalam beberapa indikator yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Dari evaluasi KPK, wilayah Sumbar memiliki perkembangan dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

"Capaian Monitoring for Prevention (MCP) tahun 2019 meningkat menjadi 77% dari capaian tahun 2018 sebesar 72%. Dibandingkan rata-rata nasional, wilayah Sumbar juga tergolong di atas rata-rata. Tahun 2019 rata-rata nasional 68% dan tahun 2018 rata-rata nasional di angka 58%," Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, kemarin.

Kendati demikian, kata Ipi Maryati, terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemda terkait 8 area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Dua di antaranya terkait penertiban dan pemulihan aset serta optimalisasi pendapatan daerah (OPD).

Terkait aset, KPK mengidentifikasi persoalan terkait konflik kepemilikan aset dan aset yang belum disertifikat, yaitu di antaranya terdapat sekitar 10.000 bidang tanah pemerintah daerah (pemda) yang belum bersertifikat, lebih dari 120 fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan oleh pengembang kepada pemda.

"Dan lebih dari 50 aset pemda yang statusnya konflik dengan pihak ketiga, termasuk aset-aset lainnya yang dikuasai oleh pihak yang sudah tidak berhak," ujar Ipi Maryati.

Sementara, terkait OPD masih ada sejumlah persoalan seperti database wajib pajak (WP) dan retribusi yang belum memadai, potensi penurunan penerima asli daerah (PAD) akibat wabah Covid-19, terdapat piutang pajak yang belum ditagih, belum optimalnya inovasi peningkatan PAD di Sumbar, dan sebagian besar BUMD yang mengalami kerugian.

"KPK berharap sejumlah persoalan tersebut tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan meski di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap mengedepankan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi," tukasnya. (*)

Reporter : Milna Miana | Editor : Milna Miana
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]