Data Kemiskinan Kemensos Belum Diperbaruai sejak 2015, BPS Ungkap Kendalanya


Jumat, 01 Mei 2020 - 15:33:32 WIB
Data Kemiskinan Kemensos Belum Diperbaruai sejak 2015, BPS Ungkap Kendalanya Suasana permukiman kumuh yang berdiri di atas tumpukan sampah di Kampung Bengek, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (3/9/2019). Permukiman kumuh tersebut berdiri di atas rawa yang membeku karena timbunan sampah plastik, kasur bekas hingga limbah rumah tangga.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Persoalan data terkait bantuan sosial masih terjadi. Data orang miskin yang digunakan Kemensos disebut tidak diperbaharui sehingga bansos jadi salah sasaran. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menilai, kendala pembaharuan data dikarenakan sumber daya manusia dan anggaran.  

"Pertama, kemungkinannya keterbatasan SDM dan anggaran. Kedua, di update tapi prosesnya tidak berjalan dengan baik," kata Margo kepada Merdeka.com, Jumat (1/4/2020).

Kemudian, penyebab salah data dikarenakan prosesnya tidak benar dalam menentukan kategori miskin. Lalu, ada pemerintah daerah yang kurang peduli terkait pembaharuan data. Data yang dimaksud ialah Data Kesejahtetaan Sosial Terpadu (DTKS) yang disetor ke Kementerian Sosial.

"Karena update nya ada di kabupaten atau kota dan variasi antar daerah tinggi. Ada kepala daerah yang punya kepedulian tinggi, sehingga punya kepedulian bagus terhadap update data dan terjadi sebaliknya," tutur dia. 

Selain itu, Margo menuturkan, BPS melakukan pembaharuan data sesuai kebutuhan. Ada data untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek misalnya data inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. 

Sedangkan jangka panjang data Indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup dan lainnya. Sumber datanya bisa dari survei yang relevan. 

Dia menambahkan, untuk survei inflasi, misalnya perkembangan harga dilakukan tiap bulan. Untuk pengangguran atau survei angkatan kerja nasional dilakukan Februari dan Agustus. Kemudian, survei  kemiskinan atau survei sosial ekonomi nasional dilakukan tiap bulan Maret dan September tiap tahun.

"Kalau data yang ada di kemensos (DTKS) itu ada mekanisme tersendiri. Kalau survei BPS door to door. Kendala yang utama terkadang sulit menemui responden, sampelnya jadi berkurang," ujar Margo. (*)

 Sumber : Liputan6.com /  Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]