Efektifkah Pemberlakuan PSBB?


Sabtu, 02 Mei 2020 - 21:43:27 WIB
Efektifkah Pemberlakuan PSBB? Dr. Siska Elvandari, SH., MH

Pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat  mulai di berlakukan pada Rabu, 22 April 2020. Pemberlakuan ini mengacu pada  Peraturan Menteri Kesehatan RI No.9 Tahun 2020 tentang  Pedoman PSBB, dan kemudian di jabarkan dalam Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2020 tentang  Pedoman PSBB dalam pengananan Covid-19 di Sumatera Barat.

 

Oleh : Dr. Siska Elvandari, SH., MH

Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Unand

 

Pemberlakuan PSBB ini menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi,  dan ada masyarakat yang sudah sepenuhnya mematuhi untuk melaksanakan anjuran dari Pemerintah.

Anjuran dari Pemerintah ini telah di sepakati oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Bupati dan Walikota Se Sumatera Barat, seperti : dirumah saja, bekerja dari rumah, semua sekolah di liburkan, menggunakan masker, tidak ada kegiatan di rumah ibadah, karena  beribadah dialihkan ke rumah masing-masing, membatasi semua kegiatan sosial bagi yang berkegiatan  di luar ruangan juga hanya boleh dilakukan maksimal 5 orang, dan Pemerintah juga menutup semua fasilitas umum dengan tujuan untuk memutus penyebaran mata rantai  Covid-19 ini.

Maka timbul pertanyaan apakah himbauan dalam pemberlakuan PSBB ini sudah dapat dikatakan efektif  untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Mengutip Ensiklopedia administrasi, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki,  kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang di kehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari defenisi di atas,  dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.  Artinya,  pencapaian hal yang di maksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan tersebut dalam  pemberlakukan PSBB ini.

Tindakan-tindakan yang diberlakukan pada saat PSBB haruslah bertujuan untuk mencapai efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto  adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5  (lima) faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan faktor kebudayaan (hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Selanjutnya,  derajat  dari sebuah efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga di kenal asumsi, bahwa : taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Marcus Priyo Gunarto menjelaskan tentang keberlakuan hukum dapat efektif, apabila : Pertama, adanya relevansi atutan  hukum dengan kebutuhan orang menjadi target atau sasaran. Kedua, adanya kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum. Ketiga, Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum. Keempat, Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur. Kelima, sanksi yang akan diancam oleh Undang-Undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dalam menyikapi pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan, bahwa : Pertama, relevansi keberadaan aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target  atau sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat sudah sepenuhnya sejalan dengan apa yang di harapkan Pemerintah, seperti adanya pembatasan terhadap pekerjaan, pendidikan, keagamaan, akan tetapi ada hak yang tidak dapat Pemerintah batasi terkait hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan, belum sepenuhnya terwujud  karena setiap orang mempunyai skala prioritas didalam kehidupannya yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun, karena kita akan bersinggungan dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang melekat dan merupakan pemberian dari Allah, SWT.

Kedua, kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum, tentunya semua itu harus sejalan dengan apa yang dikemukakan Jeremy Bentham "The Greatest Happiness For The Greatest Numbers", kebahagian yang sebesar-besarnya ditujukan untuk masyarakat seutuhnya sebagai upaya memartabatkan manusia dan perikemanusiaan sesungguhnya.

Ketiga, adanya upaya sosialisasi yang optimal  kepada semua orang yang menjadi target hukum, dengan mengedukasi masyarakat, bahwa saat ini masyarakatlah yang harus menjadi "Garda Terdepan", karena semakin hari kita tidak bisa menutup mata karena penyebaran Covid-19 sudah berada di level yang begitu sangat mengkhawatirkan, sehingga menuntut kita semua harus  merendahkan hati untuk saling berpegangan tangan, saling berangkulan, harus satu visi dan misi untuk membantu dokter, tenaga kesehatan, institusi rumah sakit sebagai pihak-pihak terkait untuk memberikan upaya kesehatan dengan tujuan untuk meringankan beban mereka dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Keempat, Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Maksudnya disini meskipun pemberlakuan PSBB bersifat himbauan, akan tetapi semua tetap berpulang pada masyarakat itu sendiri agar semakin hari bisa meningkatkan ketaaatan hukum atau kesadaran hukum masyarakat, karena negaralah yang bisa memaksakan kehendaknya melalui alat perlengkapan negaranya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang menjadi arahan  yang sudah di tetapkan Pemerintah yang sesuai dengan salah satu adagium "Salus Populi Suprema Lex" yang dapat diartikan sebagai Keselamatan Rakyat adalah Hukum yang tertinggi.

Kelima, sanksi yang akan di ancam oleh Undang-Undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu. Pertanyaan yang kemudian muncul sanksi manakah yang harus menjadi " yang utama" dan sanksi manakah yang harus menjadi "yang terakhir" diterapkan, mengingatkan semua upaya yang dilakukan Pemerintah terkait untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan tubuh dan nyawa sebagai upaya mengembalikan kepada kondisi semula, bukan semata-mata hanya untuk mengantisipasi keresahan masyarakat yang semakin berada diambang batas untuk memaknai kehidupan selanjutnya, karena idealnya sebuah kehidupan untuk memartabatkan manusia dan perikemanusiaan itu sendiri. (*)

 Editor : Heldi Satria
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]