Wah! Perusahaan yang Bayar THR dan Tak PHK Karyawan akan Dapat Insentif


Ahad, 03 Mei 2020 - 11:20:10 WIB
Wah! Perusahaan yang Bayar THR dan Tak PHK Karyawan akan Dapat Insentif Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hingga 30 April 2020, belum ada data perusahaan yang menyampaikan tidak mampu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Namun, dirinya mengaku, banyak perusahaan yang menyampaikan secara lisan tanpa disertai data menyatakan ketidakmampuannya. 

Perusahaan tersebut berharap pemerintah memberikan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek. “Jadi kalau harapan kami sekali lagi saya sampaikan, jika relaksasi itu dapat kami berikan, maka kami tetap berharap teman-teman pengusaha mampu memenuhi kewajiban pembayaran THR,” imbuhnya.

Dia juga menegaskan bahwa Kemnaker bersama Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia akan membuka Posko Pengaduan bersama untuk memantau pembayaran THR. Terkait situasi perusahaan-perusahaan dalam merespons kondisi pandemi Covid-19 ini, Ida telah mengeluarkan surat edaran.

“Kami membuka posko K3 Korona sebagai pusat informasi, baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha untuk melaporkan kondisi perusahaan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, kata Ida, izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait relaksasi pembayaran iuran Jamsostek sudah diberikan. Menaker akan menuntaskan itu bersama kementerian dan lembaga lainnya. “Selanjutnya adalah proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama bisa kami selesaikan,” ujar Ida.

Substansi yang diatur dalam RPP itu adalah, penyesuaian iuran dilakukan terhadap program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian) dan Jaminan Pensiunanan (JP). Keringanan iuran untuk program JKK dan JKM, dan untuk program JP berupa penundaan pembayaran. “Program JHT (Jaminan Hari Tua) tidak termasuk di dalam relaksasi,” imbuhnya.

Untuk besaran iurannya, JKK bagi peserta penerima upah akan dibayarkan sekitar 10 persen dari iuran normal. Kemudian iuran peserta bukan penerima upah, iuran JKK-nya sebesar 10 persen dari nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 44 Tahun 2015. Selanjutnya, bagi pekerja pada perusahaan sektor konstruksi, iuran JKK sebesar 10 persen dan sisa iuran yang belum dibayarkan.

Iuran JKM bagi peserta penerima upah. Iuran JKM hanya akan dibayarkan 10 persen dari iuran normal. “Bagi peserta bukan penerima upah, iuran JKM sebesar Rp600.000 setiap bulannya. Kemudian bagi pekerja pada perusahaan sektor jasa konstruksi, iuran JKM 10 persen dari sisa iuran yang belum dibayarkan,” papar Ida.

Selanjutnya, iuran JP relaksasi berupa penundaan pembayaran. “Jadi, sebagian iuran jaminan pensiun ini tetap dibayarkan 30 persen dari kewajiban iuran, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian sisa iuran JP sebesar 70 persen dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap sampai Oktober 2020,” ujarnya.

Di samping itu, RPP yang mengatur penyesuaian iuran untuk pertama kali dimulai pada April dan dapat diperpanjang selama 3 bulan. “Sebelum perpanjangan 3 bulan, kami akan evaluasi terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), dan BPJS Ketenagakerjaan.

Harapan Pemerintah, menurut Menaker, dengan memberikan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek ini, pengusaha dapat memenuhi kewajibannya membayar THR. “Yang surat edaran tentang ketentuan pembayaran THR ini segera akan kami keluarkan,” tegasnya.

Menambahkan pernyataan Menaker, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam situasi sekarang, ada 15.747 perusahaan industri tetap bekerja, dengan total karyawannya sebanyak 4,7 juta orang. Dalam keadaan normal, jumlah industri ini yang beroperasi lebih dari 40.000 dan tenaga kerjanya sekitar 17 juta. 

"Tentunya nanti diharapkan pada saat situasi normal kembali, perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi kembali,” ujar Airlangga.

Menurut Menko Perekonomian, seluruh stimulus maupun insentif tersebut diberikan dengan catatan perusahaan tidak melakukan PHK. “Dengan demikian, tentu ini diharapkan seluruh stimulus insentif bisa menjadi bantalan untuk menjaga tenaga kerja kita,” terangnya seperti dilansir laman Setkab. (*)

 Sumber : Setkab.go.id /  Editor : Agoes Embun
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 11 Juni 2020 - 22:59:08 WIB

    Wah! Sebentar Lagi BPJS Hanya Layani Kebutuhan Dasar Kesehatan

    Wah! Sebentar Lagi BPJS Hanya Layani Kebutuhan Dasar Kesehatan HARIANHALUAN.COM - Pemerintah telah menyusun draf Paket Manfaat kebutuhan Sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK). Draf ini adalah bagian dari perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan yang berjalan di BPJS Kesehatan..
  • Ahad, 31 Mei 2020 - 08:22:36 WIB

    Wah! Menag Wajibkan Rumah Ibadah Punya Surat Keterangan Aman Covid-19

    Wah! Menag Wajibkan Rumah Ibadah Punya Surat Keterangan Aman Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan Surat Edaran tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa pandemi virus corona (Covid-19). Dalam Surat Edaran bernomor SE 15 Tahun 20.
  • Kamis, 28 Mei 2020 - 01:15:28 WIB

    Wah! 5 Publik Figur Ini Diterpa Kabar Hoax Meninggal Dunia

    Wah! 5 Publik Figur Ini Diterpa Kabar Hoax Meninggal Dunia HARIANHALUAN.COM - Di era informasi yang semakin maju, penyebaran berita terkadang sulit untuk disaring kebenarannya..
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 10:46:33 WIB

    Wah! Perppu Covid-19 Disahkan Jadi Undang-undang

    Wah! Perppu Covid-19 Disahkan Jadi Undang-undang HarianHaluan.com - Pemerintah mengapresiasi dukungan DPR yang telah menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Perppu Covid-19 terkait kebijakan keuangan negar.
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 08:00:59 WIB

    Wah! Nasib PNS Kini Sudah Ada di Tangan Presiden Jokowi

    Wah! Nasib PNS Kini Sudah Ada di Tangan Presiden Jokowi HarianHaluan.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam aturan ini ada sej.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]